23 KK di Sabah Balau dan Sukarame Gugat Pemprov ke Pengadilan

Pemberitahuan tanah sengketa/Ist
Pemberitahuan tanah sengketa/Ist

Sebanyak 23 Kepala Keluarga yang berada di Sukarame, Bandar Lampung, dan Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan mengajukan gugatan terhadap Pemprov Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 


Berdasarkan situs http://sipp.pn-tanjungkarang.go.id yang diakses Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (29/10), gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) didaftarkan pada Kamis, 28 oktober 2021.

Gugatan dengan nomor perkara 177/pdt.g/2021/PN Tjk berisi empat petitum atau permintaan penggugat kepada Majelis Hakim. 

Di antaranya, meminta gugatan dikabulkan dan menyatakan Pemprov bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yaitu terhadap adanya perintah Pengembalian Aset Lahan ke Pemprov Lampung yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Jl. Pendidikan Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Baru Kota Bandar Lampung), yang selama ini masyarakat gunakan untuk tempat tinggal akan digunakan untuk keberlanjutan pembangunan Kebun Wisata PKK Agropark serta menyatakan warga, segera membongkar/merobohkan/meninggalkan lahan/bangunan yang ditempati.

Kemudian, menyatakan secara hukum tanah yang telah digarap dan dihuni oleh Para Penggugat yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Jl. Pendidikan Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Baru Kota Bandar Lampung) adalah sah karena keberadaannya dan kepemilikannya di ketahui dan diberikan izin oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan karena jelas dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah.

Lalu, menyatakan bahwa dalam hal ini apabila lahan yang sudah dimiliki dan dikuasai warga pemilik dan masyarakat tersebut akan digunakan untuk kepentingan Negara, warga masyarakat akan merelakan dengan syarat di relokasi atau diberikan ganti rugi kepada masing-masing KK.

Di lokasi sudah dipasang pemberitahuan berbunyi "Tanah ini dalam sengketa, milik warga Sbah Balau/Sukarame surat keterangan tanah (Ex-HGU PTP X SK BPN No 15/1985) no gugatan 177/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Dalam pengawasan Kantor Hukum BKBH Unila" tulisnya. 

Ketika dikonfirmasi, Ketua BKBH Unila Rizky Budi Husin selaku kuasa hukum warga membenarkan pendaftaran gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 

Sehingga, dirinya meminta pemprov menunda upaya pengosongan atau meminta warga pindah pada 4 November 2021. 

"Yang berhak melakukan eksekusi ini Pengadilan dengan adanya kekuatan hukum/inktaht," tegasnya.