Sebanyak 25,1 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 menjadi sasaran prioritas program pembukaan rekening bank gratis dengan saldo awal Rp50.000.
Pemerintah menargetkan program tersebut mulai berjalan pada November 2026, meski instrumen dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap pematangan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah tengah membahas perangkat yang dibutuhkan agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
“Ya dari pemerintah itu yang sudah kita siapkan kan pembukaan rekening ya, Rp50.000 itu. Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya itu nanti akan kita bicarakan lagi,” kata Dradjad di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia berharap program yang telah dirancang untuk tahun ini dapat segera berjalan, mengingat waktu pelaksanaan semakin dekat dengan akhir 2026.
“2026 kita harapkan bisa jalan. Karena memang kita siapkan untuk 2026. Jadi kan sekarang udah Oktober, ya. Mudah-mudahan kalau waktu dekat bisa segera jalan. Iya (November),” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi fokus awal program.
Kelompok desil 1 hingga desil 4 diprioritaskan karena menjadi sasaran yang ingin dijangkau pemerintah dalam memperluas akses terhadap layanan perbankan formal.
“Target kita prioritas sekarang di desil 1-desil 4, sekitar 25,1 juta penduduk kita yang kita akan targetkan untuk pembukaan rekening. Di atas 17 tahun. Prioritas sekarang desil 1 dan desil 4 yang prioritas kita,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program pembukaan rekening gratis bagi penduduk berusia 17 tahun ke atas.
Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan awalnya mengacu pada perkiraan 200 juta penduduk sebagai sasaran program.
Namun, pemerintah memastikan realisasi anggaran dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pelaksanaan program, bukan langsung dicairkan seluruhnya.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Ia menegaskan, besaran anggaran yang direalisasikan akan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program.
“Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semua langsung segitu (Rp11 triliun), kan nantinya itu secara bertahap,” jelasnya.
Program ini disiapkan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus menjadi sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah melalui rekening perbankan. Dengan demikian, masyarakat sasaran diharapkan semakin mudah mengakses layanan keuangan formal. 