Bubarkan Aksi Damai, Kepolisian Lamsel Dinilai Arogan




YLBHI-LBH Bandarlampung menilai aparat Kepolisian Resort Lampung Selatan arogan membubaran aksi damai para pekerja/buruh di depan pagar Pabrik PT Bumi Menara Internusa (PT BMI), Kabupaten Lampung Selatan, Senin (9/3), pukul 13.30 WIB.

Saat para pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja/Buruh PT BMI menyampaikan aspirasinya, aparat Polres Lampung Selatan membubarkan aksi damai tersebut.

Tak hanya sampai di situ, aparat kepolisian juga mengangkut Koordinator Aksi Damai Apriyanto ke Kantor Kepolisian Resor Kalianda tanpa alasan yang jelas.

Kadiv Ekosob Sumaindra Jarwadi, SH melalui relis yang dikirim ke Kantor Berita RMOLLampung mengatakan sikap pihak kepolisian sangat mencoreng kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di muka umum.

"Kami menilai sangat arogan, pembubaran dilakukan terhadap para pekerja yang menyampaikan aspirasinya secara damai," ujar Sumaindra Jarwadi, Senin (9/3), pukul 21.50 WIB.

[caption id="attachment_34988" align="alignnone" width="800"] Aparat kepolisian tengah memeriksa Apriyanto, korlap Aksi Damai Pekerja/Buruh/Foto LBH Bandarlampung[/caption]

LBH Bandarlampung menegaskan penolakan atas segala pembungkaman dan penelanjangan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum oleh setiap orang maupun
warga negara.

"Sekali lagi, arogansi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi telah dipertontonkan oleh aparat kepolisian," ujar Sumaindra Jarwadi.

Serikat Pekerja PT BMI telah menyerahkan surat pemberitahuan aksi rutin selama satu bulan: Senin (2/3) sampai 31 Maret 2020) kepada Kapolda Lampung.

Apriyanto menyerahkan surat pemberitahuan aksi pekerja/buruh PT BMI yang juga tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) pada tanggal 28 Februari 2020.

"Kami melihat adanya upaya pembungkaman kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di muka umum terhadap pekerja dan serikat pekerja yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Selatan," ujar Sumaindra Jarwadi.

Dia menduga pembubaran aksi damai tersebut dilakukan perusahaan sebagai
upaya untuk membungkam gerakan-gerakan pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja.

Dijelaskannya, Pasal 28E UUD 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Di samping itu, katanya, jaminan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga menjadi hak setiap orang dan diakui keberadaannya.

Hal tersebut sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tertulis melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Berarti, ketentuan peraturan perundangan di Indonesia telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan
pendapat di muka umum.

Sehingga kebebasan setiap orang maupun warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan berpendapat merupakan hak yang harus dijunjung tinggi, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi oleh aparat negara, tandasnya.