Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Penegakan Hukumnya


OLEH EDDY RIFAI

Akhirnya, pemerintah pusat menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) melalui pengadaan PP dan Keppres sebagai payung hukum mengatasi wabah corona yang semakin mengganas.

PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 4 PP ini menyebutkan PSBB meliputi: (a). Peliburan sekolah dan tempat kerja; (b). Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (c). Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

'Pertanyaannya adalah bagaimanakah penegakan hukumnya apabila PSBB tersebut tidak dipatuhi masyarakat?" tanya seorang jurnalis kepada saya.

Apakah dilaksanakan seperti di India, dimana viral adanya polisi yang membawa rotan dan memukuli warga yang bandel, sehingga infonya ada warga yang meninggal karena dirotan.

Tidak seperti itu, kata saya.

Penegakan hukum PSBB ini dilakukan melalui mekanisme yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penerapan PSBB harus berdasarkan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), yakni ada delapan: (1) asas kepastian hukum, (2) asas kemanfaatan, (3) asas ketidakberpihakan, (4) asas kecermatan, (5) asas tidak menyalahgunakan kewenangan, (6) asas keterbukaan, (7) asas kepentingan umum, (8) asas pelayanan yang baik.

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

Lalu, (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

Lalu, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;

Dan, (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenanganl

Asas ini yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas Keterbukaan

Asas dalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Asas Pelayanan Yang Baik

Asas ini memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PAKSAAN PEMERINTAH DAN PIDANA

Seyogianya, sebagai undang-undang dalam ranah hukum administrasi, UU No. 6 Tahun 2018 mengancamkan pula sanksi administrasi pada setiap orang, seperti halnya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengancamkan paksaan pemerintah (bestuurdwang).

Dengan paksaan pemerintah, maka perbuatan orang yang melanggar ketentuan PSBB dapat dihentikan, karena yang dikenakan sanksi administratif bukan orangnya, melainkan perbuatannya, sedangkan sanksi pidana diterapkan pada orang yang melakukan perbuatan.

Dengan paksaan pemerintah, terhadap orang yang bandel tidak mematuhi PSBB, pemerintah dapat memaksa orang untuk menghentikan perbuatannya sebagai suatu sanksi administratif, dalam hal mana biasanya diperingatkan lebih dari satu kali. Kemudian, apabila terdapat sanksi pidana, barulah sanksi tersebut diterapkan.

Dalam UU No. 6 Tahun 2018 terdapat adanya sanksi pidana bagi setiap orang dengan ancaman 1 (satu) tahun penjara. Sanksi pidana ini menurut Dr. Irzal (Dosen FH Unila) adalah sebagai "penghamburan" pidana.

Karena dalam kondisi wabah corona sekarang, kebijakan pemerintah lebih mengeluarkan orang dari penjara, daripada memenjara warga masyarakat.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat terhadap orang yang bandel tidak mematuhi PSBB adalah dengan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

Sayangnya, sanksi tersebut tidak ada dalam UU No. 6 Tahun 2018.***

Pengajar Fakultas Hukum Unila.