Dikti Beri Batas Waktu Akhir Bulan Juni Konflik Yayasan Saburai




Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Wilayah II Palembang Slamet Widodo memberi waktu hingga akhir Juni 2020 penyelesaian konflik antara pendiri dan pembina Yayasan Pendidikan Saburai (YPS) Bandarlampung.

Dikti meminta kesepakatan kedua pihak dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua pihak di atas materai dan dikuatkan pula dalam bentuk akte notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham.

Apabila tidak terlaksana kesepakatan antara kedua belah pihak, L2Dikti akan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang tercantum pada Permendikbud RI No.7 Tahun 2020, tanggal 24 Januari 2020.

Slamet Widodo mengharapkan masalah internal tersebut diselesaikan secara musyawarah. "Selesaikan secara arif dan bijaksana demi masa depan yayasan dan perguruan tinggi," ujarnya.

Slamet Widodo telah mengirim surat agar permasalahan dibahas secara musyawarah antara kedua pihak dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Para pendiri dan ahli waris pendiri yang dikuasakan kepada Hertanto Restyono menyatakan menyambut baik permintaan pihak L2 Dikti.

"Kami menunggu niat baik pihak pembina yang sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik," ujarnya.

Kemelut YPS telah bergulir ke meja hijau. Salah seorang ahli waris pendiri YPS menggugat tiga pembina yayasan: Subki E Harun, Bambang Irawan, dan Slamet Abdul Latif.

Kemelut ini terjadi gara-gara para pendiri yayasan merasa tak pernah mengangkat Subki E Harun dan kawan-kawan sebagai pembina yayasan.

Majelis Hakim PN Tanjungkarang masih' menunda idang perdata ini dengan alasan yang sama: para tergugat tidak ada yang hadir.

Pendiri YPS H. Amir Husin menggugat Subki E Harun, Bambang Irawan, dan Slamet Abdul Latif karena mengangkat para pembina YPS secara tidak sah, tidak melibatkan para pendiri.

Pada sidang kedua, Subki Elyas Harun hanya diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan dua tergugat lainnya mengirim surat keterangan tidak dapat hadir.

Tiga majelis hakim, Fitri Ramadhan, SH, Aslan Ainun, SH dan Hendri Irawan, SH memberi kesempatan kepada kedua pihak pada sidang media terakhir, Kamis, 11 Juni 2020.

Pihak keluarga para pendiri yang diwakili oleh Erie Rubini, SE, MM mengharapkan agar proses persidangan dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan agar para tergugat dapat hadir pada setiap kali sidang.

Kehadiran para tergugat sebagai bentuk taat dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Erie, proses di pengadilan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan antara para pendiri YPS Tahun 1977 dengan pihak yang mengaku sebagai pembina YPS yang diketuai Subki E Harun.

Selain menggugat secara perdata, para pendiri Yayasan Pendidikan Saburai yang menaungi Universitas Saburai itu juga menggugat secara pidana ke Polda Lampung.

Polda Lampung juga sudah menindaklanjutinya dengan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Gugatan secara pidana dan perdata tersebut dilakukan oleh para pendiri, karena Subki E Harun dan kawan-kawan diduga melakukan tindakan melawan hukum.

Subki dan kawan-kawan mengangkat para lembina YPS secara tidak sah, karena tidak melibatkan para pendiri yang sah yang diakui Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sesuai akte pertama pendirin YPS Tahun 1977.

Para pendiri YPS ada tujuh orang terdiri dari Sarwoko, SH (ketua pendiri), Drs, Fauzi Saleh, Chaidir Achmad Akuan, Drs. Murni Yusuf Nur, Amir Husin, SH, Maryati Akuan, SH dan Rachman Zein, BA

Komposisi susunan pendiri tersebut sampai saat ini masih tercatat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. AHU-0000106. AH 01.05 Tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendiriannya Tahun 1977.

Para pendiri yang masih hidup pada tahun 2002 yang lalu tidak pernah mengangkat Subki E Harun sebagai pembina.

"Jadi kedudukan Subki E Harun yang saat ini mengaku sebagai pembina YPS dipertanyakan, Karena para pendiri tidak pernah mengangkat Subki E Harun sebagai pembina YPS," ujar salah seorang putra pendiri YPS Hertanto Roestyono.