56 Tahun Partai Golkar: Panjang Umur Pengabdian


ENTAH karena kecewa dengan hasil Pemilu 1955, tersinggung dalam sidang DPR dan Konstituante, terinspirasi lawatannya dari Tiongkok dan Yugoslavia, atau sebab lainnya, dalam pidatonya 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno mengusulkan pembubaran partai-partai politik karena dianggap gagal menuntaskan revolusi.

Hasil Pemilu 1955 di luar dugaan, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang identik dengan Bung Karno hanya memperoleh 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), selisih tipis dengan perolehan Masyumi sebanyak 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen).

Kemudian, Nahdlatul Ulama sebanyak 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen) dan Partai Komunis Indonesia sebanyak 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen).

Soekarno saat itu dalam puncak kekuasaannya, baru sepuluh tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, kharismatik, punya daya tarik/magnet, dan sumber daya,  PNI diyakini memenangkan Pemilu 1955 sebagai single majority (mayoritas tunggal).

Tetapi hasil berkata lain, jangankan menjadi mayoritas tunggal, perolehan kursi PNI di DPR pun disamai oleh Masyumi. 

Sidang-sidang di dua lembaga negara hasil Pemilu 1955 itu khususnya di Konstituante bisa jadi telah membuat "Si Bung Besar" bertambah gusar, Konstituante terbelah dua kelompok besar yang relatif sama kuat sehingga tidak pernah bisa bersepakat mengambil keputusan berdasarkan persetujuan 2/3 suara.

PNI, PKI, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan beberapa partai lainnya berada pada satu blok, sementara Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Perti (Pergerakan Tarbiyah Islamiyyah) dan beberapa partai lainnya berada di blok lain.

Kedua blok ini berbeda pandangan secara diametral hampir pada semua isu krusial, misalnya pilihan dasar negara Pancasila atau Islam, soal hubungan pusat-daerah (otonomi) dan pilihan antara unitarian atau federalist (kesatuan-federasi). Belum lagi isu-isu lain termasuk usul pembatasan masa jabatan presiden dan prinsip-prinsip HAM.

Soekarno juga pernah menyampaikan pujiannya terhadap keberhasilan Tiongkok dan Yugoslavia yang saat itu berhasil menjalankan sistem politik bernegara dengan satu partai yang disokong oleh semacam golongan fungsional atau wadah yang mewakili golongan-golongan yang memiliki “fungsi” dalam masyarakat.

Gagasan yang sejak sidang-sidang BPUPKI dan PPKI juga pernah disinggung oleh Profesor Supomo dan Profesor Djokosoetono.

David Reeve dalam bukunya Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika mengatakan bahwa gagasan golongan fungsional Bung Karno itu kemudian dengan cepat diterjemahkan oleh para pimpinan TNI Angkatan Darat dengan membentuk berbagai organisasi golongan fungsional yang dikelola dalam sebuah wadah bernama Badan Kerja Sama (BKS).

Pada tanggal 10 November 1957 Letnan Kolonel Mas Isman membentuk Koperasi Usaha Gotong Royong (Kosgoro), kemudian pada tanggal 3 Januari 1960 Kolonel Sugandhi membentuk Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan pada tanggal 20 Mei 1960 Letnan Kolonel Suhardiman membentuk Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

Sepanjang kurun waktu tahun 1960-1964, tiga organisasi golongan fungsional ini bersama-sama dengan puluhan organisasi lainnya yang berhimpun dalam BKS menjadi instrumen utama Angkatan Darat mengimbangi konsolidasi (machtsvorming dan machtsaanwending) yang dilakukan oleh PKI.

Akhirnya, pada tengah malam tanggal 20 Oktober 1964 BKS bertransformasi menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Tiga tahun kemudian Soekarno digantikan oleh Soeharto dan rezim baru dimulai. Soeharto memegang kendali Sekber Golkar sebagai kendaraan politik untuk rezimnya terutama dalam memenangkan pemilihan umum. Golkar menang dalam enam kali pemilihan umum selama Orde Baru sebagai single majority.

Selama Orde Baru, pegawai negeri sipil (PNS) dan militer menjadi kunci pemenangan Golkar. Korps Karyawan (Kokar) yang dibentuk Angkatan Darat di departemen-departemen pemerintah di penghujung Orde Lama, selama kampanye menjelang Pemilu tahun 1971 direorganisasi ke dalam Korps Pegawai Negeri (Korpri) di mana semua PNS di Indonesia dianggap menjadi anggotanya secara otomatis.

Demikian juga tokoh-tokoh militer, diberi jalan untuk melenggang ke dalam institusi-institusi politik dan birokrasi sipil melalui penempatan para perwiranya dengan istilah populer “dikaryakan”, mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.

Tahun 1998 Orde Baru berakhir dan untuk pertamakalinya Golkar mengalami kekalahan, menjadi pemenang kedua dalam Pemilu di tahun 1999. Tetapi secara mengejutkan pada Pemilu berikutnya tahun 2004 Golkar kembali menjadi juara pertama, dan selanjutnya pada Pemilu 2009 dan 2014 tetap bertahan menjadi runner up. 

Mono loyalitas KORPRI, TNI-POLRI yang selama 6 kali pemilu menjadi mesin penyumbang suara Golkar tidak lagi dapat diandalkan. Perubahan karakter dari golongan fungsional menjadi partai politik juga memaksa Golkar mengubah kompetisi internalnya dari tradisi musyawarah mufakat dengan hikmah kebijaksanaan yang terarah menjadi praktek pemungutan suara yang cenderung transaksional mulai dari pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPD Provinsi sampai dengan Ketua DPD Kabupaten/Kota.

Puncaknya tentu saja dualisme kepengurusan hasil dua versi musyawarah nasional yang berlangsung selama 18 bulan sejak akhir tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2016.

Konflik tajam yang juga berdampak terhadap organisasi-organisasi golongan fungsional ditubuh Golkar. Setelah lebih dari dua dekade barulah tradisi musyawarah mufakat hadir kembali pada munaslub tahun 2017, Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum pertama yang terpilih secara aklamasi sejak terakhir Golkar memilih Harmoko dalam munas tahun 1993. Pada munas terakhir tahun 2019, Airlangga kembali terpilih melalui musyawarah mufakat secara aklamasi.

Di Pemilu 2019 walaupun tetap menjadi pemenang kedua dalam perolehan kursi (electoral vote) di DPR-RI tetapi perolehan suara (popular vote) Golkar untuk pertamakalinya turun ke peringkat ke-tiga. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional Golkar juga mengalami stagnasi yang cenderung menurun, baik pada perolehan kursi apalagi perolehan suara.

Tampaknya setelah 56 tahun berdiri dan melalui berbagai turbulensi, Golkar mesti segera berbenah lebih cepat melakukan regenerasi secara massif baik di tingkatan struktural maupun di akar rumput jika ingin menghentikan tren negatif dan membalikkan kurva menjadi positif pada pemilu berikutnya. Bonus demografi dan digitalisasi menjadi dua tantangan sekaligus peluang yang akan menentukan peta pilihan populer rakyat dalam Pemilu 2024.

Segmen pemilih terbesar pada pemilu besok adalah para pemilih pemula dan pemilih muda yang secara kolektif ingatannya nyaris tidak pernah mengalami masa-masa di mana Golkar menjadi partai yang sangat populer dan berkuasa. Segmen terbesar ini amat tangkas berselancar dalam gelombang besar digitalisasi dan sudah terbiasa terpapar derasnya arus informasi. Mereka yang termasuk dalam segmen ini umumnya sedang berkutat dengan urusan melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga baru. Mereka menjadi cenderung bersikap lebih posesif terhadap pemerintah agar lebih peduli dan mengurusi apa yang mereka butuhkan, mereka juga cenderung lebih agresif mudah gusar dan marah kepada pemerintah jika mereka merasa mengalami kesulitan hidup, mereka juga lebih ekspresif dalam menunjukkan sikap posesif dan agresif nya itu melalui jejaring media sosial maupun aksi demonstrasi. Partai politik yang tidak memahami karakter segmen terbesar ini akan sulit menjadi media darling yang disukai dan dipilih oleh publik.

Karena itu Omnibus Law UU Cipta Kerja sejatinya akan menjadi pertaruhan terbesar Golkar dalam menyongsong Pemilu 2024, proses penyusunan dan pengesahannya yang menampilkan peran aktif tokoh-tokoh Golkar tentu saja akan terekam dalam ingatan publik. Jika dalam dua-tiga tahun ke depan kondisi perekonomian dan kesejahteraan dirasakan luas mengalami peningkatan yang nyata, maka Golkar akan mendapat efek elektoral yang positif. Sebaliknya jika kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat semakin memburuk dan sulit, maka Golkar juga akan menanggung dampak negatifnya.

Semoga pohon beringin akan terus menjadi pohon kebaikan (syajaratun thayyibah) yang memberikan banyak manfaat kepada Bangsa Indonesia, Dirgahayu Partai Golkar ke-56 tahun, Panjang Umur Pengabdian.

*Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Lampung