Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah muncul sedikitnya 572 kasus keracunan siswa sepanjang Agustus hingga September 2025.
Rinciannya, 14 siswa di Kecamatan Tanggamus pada 14 Agustus, 27 siswa Lampung Timur pada 26 Agustus, 503 siswa Bandar Lampung pada 29 Agustus, 16 siswa Lampung Utara pada 29 Agustus dan 12 siswa Metro pada 4 September 2025.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengungkapkan hasil analisa tim menunjukkan adanya masalah krusial dalam sistem penyediaan makanan. Salah satunya terkait kuota besar yang dibebankan kepada dapur penyedia MBG.
“Kita sebelumnya kemarin sudah rapat evaluasi MBG. Sebetulnya yang menjadi masalah krusial yang paling sering menyebabkan makanan tersebut bisa beracun adalah banyaknya kuotanya tiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” kata Jihan, Jumat (26/9/2025)
Ia menyebut, saat ini kuota MBG di Lampung mencapai 2.000 hingga 4.000 paket per dapur setiap hari. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar untuk ditangani dalam satu dapur, sehingga berimplikasi pada kualitas makanan.
“Itu kan setiap SPPG 3 ribu lebih kan, itu terlalu besar yang ditangani sama dapur. Sehingga mobilitas dari dapur ke sekolah, waktu simpannya dan lain sebagainya itu tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab munculnya keracunan pada sejumlah siswa. Jihan menegaskan, hasil analisa tersebut akan segera dibawa ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti
“Itu yang akan kita sampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat dan Satgas Pusat MBG. Kita akan sampaikan apakah bisa dievaluasi untuk kuotanya, penerima dikurangi dari satu dapur sehingga mengurangi beban yang memasak,” pungkasnya.