Advokat Ditahan, Peradi Serahkan Surat "Protes" Ke Kapolri Dan DPR RI

DPC Peradi Kota Bandarlampung menyerahkan langsung surat
DPC Peradi Kota Bandarlampung menyerahkan langsung surat

DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bandarlampung menyerahkan langsung surat "protes" atas penahanan advokat DS ke Kapolri, Kabareskrim, Kompolnas, dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (15/2).


Setelah menyampaikan surat-surat keberatan atas penahanan rekan seprofesi mereka tersebut, Tim Advokasi DS yang dikoordinir PBH DPC Peradi lalu melaporkan kasus ini ke DPN Peradi. 

Menurut Alfian, SH, MH, juru bicara Tim Advokasi David Sihombing, hasil dialog dengan Antoni Silo, Kabid Pembelaan Profesi Advokat DPN Peradi, disepakati dua hal.

Pertama, DPN mendukung semua upaya yang dilakukan DPC demi terjaganya marwah profesi advokat sebagai penegak hukum seperti halnya polisi, jaksa dan hakim.

Kedua, DPN Peradi mengawal tindak lanjut pengaduan Tim Advokasi DS ke sejumlah institusi terkait.

"Inti laporan mengenai dugaan pelanggaran prosedural oleh penyidik dalam penangkapan dan penahanan DS," kata Alfian seperti relis yang dilansir ke Kantor Berita RMOLLampung.

Penutupan Terminal Kemiling

Kasus ini berawal dar, Jumat (5/2), Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Resky Maula mengamankan DS di kantornya di Kemiling, Kota Bandarlampung.

Menurut Kompol Resky Maula, pengamanan tersebut terkait kasus sengketa Terminal Kemiling. Yang mana  klien DS telah menutup akses jalan terminal tersebut.

DS statusnya telah naik menjadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik selama 1×24 jam.

Sang advokat dikenakan Pasal 192, ayat 1 KUHP tentang tindakan dengan sengaja melakukan penutupan jalan secara disengaja dan mengganggu lalu lintas umum.

Subroto, klain DS menutup akses masuk lokasi pos retribusi Terminal Kemiling dengan bongkahan batu-batu besar, Jumat (22/1).

Dia mengklaim lokasi tersebut miliknya berdasarkan Keputusan Pengadilan No.25/Pdt.G/2020/Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Menurut kuasa hukumnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, DS lahan tersebut sudah sah milik klainnya. 

Menurutnya, dinas perhubungan tidak memiliki hak untuk membangun tempat pemungutan retribusi (TPR) atas lahan milik Subroto. 

"Kami mempertanyakan itu, entah dibangun oleh siapa, atas dasar apa, dan tadi kami minta surat tugas dari dinas perhubungan tidak ada, tidak ditunjukkan, hanya perintah atasan aja," jelasnya.

Alasan pihaknya melakukan hal ini karena ada anggapan bahwa ada kerjasama antara pemilik lahan Subroto dengan dinas perhubungan untuk mengambil retribusi tersebut.

"Namun kenyataannya tidak, kami duga itu adalah suap terbuka karena dia ngambil duit itu melewati tanah pak Subroto, itukan ngeri sekali. Jangan sampai kita terkesan dikambing hitamkan," ujarnya. 

Sebelumnya, kata DS, TPR berada dipinggir jalan sebelum dilakukan penutupan jalan, namun sekarang pindah walaupun jalan sudah tidak ditutup.

"Kita hitung-hitung tadi gak lama, sudah banyak sekali mintain duit, kemana selama itu uangnya, dikasih gak itu ke Herman HN," jelasnya. 

Menurutnya, ini masih langka awal. Nanti pihaknya akan menggugat kasus ini. 

"Nanti kita akan bikin pintu kesitu, dan segera akan kita tutup semua. Inikan masih langkah awal, nantinya mereka akan kami gugat," ujarnya.