Airlangga Ajak Akademisi Awasi Penerapan Reformasi Struktural UU Ciptaker

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Repro
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Repro

Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama 51 aturan turunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural. Pemerintah mengajak semua pihak ikut mengawasi kebijakan itu.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,  seluruh stakeholder termasuk para akademisi perlu mengawasi kebijakan terkait penerapan UU Ciptaker. Pengawasan itu penting agar tujuan penerapan dapat mencapai hasil optimal.

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik mengakselerasi peningkatan investasi serta peningkatan kewirausahaan,” ujar Airlangga saat membuka diskusi publik terkait UU Ciptaker yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (30/3).

Dijelaskan Ketua Umum Partai Golkar itu, penerapan UU Ciptaker yang terdiri dari 11 klaster. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu bersama 51 aturan turunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.

UU Ciptaker diyakini mampu menyederhanakan, mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang selama ini dianggap terlalu banyak dan besar. Sering kali aturan itu malah menimbulkan hambatan dalam penciptaan investasi dan pembukaan usaha baru.

Airlangga menjelaskan, UU Ciptaker juga mereformasi izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan mulai diberlakukan Juli 2021 nanti. Dengan sistem ini, layanan pemerintah menjadi lebih transparan dan efisien.

Pemerintah juga mengoptimalkan investasi langsung dengan membentuk Indonesia Invesment Authority (INA) yang akan mengelola dana dalam format master fund dan thematic fund.

Pemerintah juga telah menyusun daftar prioritas investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU Ciptaker. Dalam daftar itu lebih dari  1700 bidang usaha terbuka untuk investasi, 245 bidang usaha prioritas dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance, 89 bidang usaha dibuka untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.