Aksi Pencegahan Korupsi Lampung Zona Hijau, KPK: Belum Tentu Bebas Korupsi

Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/ist
Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/ist

Aksi pencegahan korupsi di Provinsi Lampung berada dalam zona hijau berdasarkan capaian Monitoring centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2021 dengan tingkat 91,79 persen atau di atas 75 persen.


Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah dan Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (26/4).

Plt Deputi Korwil KPK Yudhiawan mewakili Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri mengatakan, meski berada di zona hijau dengan indeks MCP tinggi, belum tentu Lampung bebas dari tindak pidana korupsi. 

"Apalagi Indeks MCP rendah. Yang terpenting adalah tanamkan nilai integritas di seluruh jajaran Pemda, berdayakan Inspektorat secara maksimal dan pastikan kecukupan sumber daya yang diperlukan demi optimalnya upaya pengawasan oleh APIP," kata dia. 

Ia melanjutkan, terdapat delapan area intervensi program MCP. Di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP.

Kemudian manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan dana desa yang dikelola oleh pemerintah di tingkat kabupaten.

Selain itu, kata dia, pemda harus mengamankan aset daerah. Pastikan tidak ada aset daerah yang hilang / dikuasai oleh pihak yang tidak berhak juga mempercepat upaya sertifikasi aset daerah dan penyelesaian aset bermasalah. 

"Juga optimalkan pendapatan pajak daerah melalui inovasi tanpa henti, optimalisasi penggunaan alat rekam pajak, pemanfaatan aset yang memiliki potensi Pendapatan dan Penguatan Kapasitas SDM terkait," kata dia. 

Selain itu, KPK mengapresiasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Lampung yang sudah mencapai 100 persen.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menambahkan, selain pendampingan MCP, KPK juga berupaya melakukan pencegahan Korupsi melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). 

Di mana, nilai SPI Lampung pada tahun 2021 sebesar 68,31 persen dan diharapkan meningkat seiring dengan nilai capaian aksi pencegahan korupsi sebesar 91,79 persen.