Aliansi Dari Lampura Desak Pemerintah Nyatakan OPM Organisasi Teroris

Aliansi Masyarakat Lampung Utara Anti Terorisme dan Anti Kezaliman desak pemerintah nyatakan OPM organisasi teroris/RMOLLampung
Aliansi Masyarakat Lampung Utara Anti Terorisme dan Anti Kezaliman desak pemerintah nyatakan OPM organisasi teroris/RMOLLampung

Aliansi Masyarakat Lampung Utara (Lampura) Anti Terorisme dan Anti Kezaliman mendesak pemerintah untuk menyatakan bahwa OPM bukan KKB, tapi organisasi teroris.


Mereka juga minta stop upaya penggiringan opini tentang terorisme yang seakan-akan disematkan hanya pada agama dan umat Islam. 

"Harus segera dihentikan dan duduk bersama mendefinisikan apa itu terorisme," kata Suwardi, Dekan FH Universitas Muhammadiyah Kotabumi usai audiensi dengan DPRD Lampung Utara, Kamis (29/4).

Hal itu merupakan poin ketiga dari enam poin yang disampaikan Aliansi Masyarakat Lampung Utara Anti Terorisme dan Anti Kezaliman kepada Ketua DPRD Lampung Utara Romli.

Selain Romli, anggota lain yang hadir ada Dedi Sumirat, Wakil Ketua II dari Fraksi Nasdem dan Nuzul Setiawan, anggota DPRD dari Fraksi PKS. 

Sementara, dari Aliansi Masyarakat Lampung Utara Anti Terorisme dan Anti Kezaliman diwakili oleh para habib, ulama, ustadz dan ustadzah, perwakilan universitas, praktisi hukum, dan mahasiswa.

Acara yang juga dihadiri perwakilan dari Polres dan Dandim Lampura ini berlangsung sejak pukul 09.45 WIB hingga 11.30 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Keenam poin tersebut adalah:

1. Fakta-fakta terjadinya diskriminasi hukum yang dialami oleh Habib Rizieq Syihab dan ulama-ulama lainnya serta para tokoh oposisi lainnya yang notabene mereka semua termasuk putra-putra terbaik bangsa ini, maka kami menyerukan kepada majelis hakim dan pihak lainnya yang berwenang dalam pembebasan para tersangka atau korban diskriminasi untuk segera membebaskan mereka semua tanpa syarat.

2. Usut tuntas pelaku serta aktor intelektual pelanggaran HAM berat terkait terbunuhnya enam pemuda-pemuda bangsa yang aktif dalam ormas keagamaan dan sosial serta mengungkap aktor kejadian yang terindikasi berada dalam mobil Land Cruiser warna hitam berdasarkan keterangan media "Tempo" tanggal 12 Desember 2020.

3. Terkait upaya penggiringan opini tentang terorisme yang seakan-akan disematkan pada agama dan umat Islam, harus segera dihentikan, yaitu dengan dilakukan pembahasan dan kesimpulan detail dan komperhensif terkait definisi terorisme itu sendiri. Serta mendesak Pemerintah, DPR RI & MPR RI untuk menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sekedar kelompok kriminal bersenjata (KKB) saja, melainkan sebagai organisasi terorisme.

4. Hentikan segala bentuk fitnah dan kezaliman dengan cara DPR dan Pemerintah menertibkan informasi hoaks dan menjadi pelopor gerakan anti hoaks dalam bentuk apapun serta menekan pihak Media jika melakukan manipulasi informasi.

5. Perkembangan penggunaan media sosial yang saat ini mengarah pada penistaan agama (terutama agama Islam yang dijadikan sasaran target kaum sekuler dan liberal serta kelompok Islamphobia), maka kami mendesak pihak DPRD Lampura agar proaktif meminta ketegasan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus-kasus penistaan agama dan tidak membuat perkara hukum tersebut berhenti, seperti kasus pada : Ade Armando, Deny Siregar, Victor Laiskodat, Permadi Arya (Abu Janda), termasuk yang baru-baru ini viral yaitu Joseph Paul Zhang.

6. Menolak Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 16 April 2021, yang menghilangkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. Karenanya anggota DPRD seluruh Indonesia dan DPR RI, untuk mengingatkan Presiden RI, agar mengembalikan kurikulum tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ada. Demi tercipta dan terpeliharanya rasa nasionalisme bagi generasi penerus bangsa, yang berketuhanan, berprikemanusiaan, memiliki rasa persatuan, berjiwa bijak & berkeadilan sosial.