Amplifikasi Pengawasan Pemilu Melalui SKPP dan P2P

Dari kiri: Aang (Bekasi), Haikal Syamsir (Papua), Lolly Suhenty (Bawaslu RI), Ismi Ramadhoni (Lampung), Bagus Indra (Bali)/ Ist
Dari kiri: Aang (Bekasi), Haikal Syamsir (Papua), Lolly Suhenty (Bawaslu RI), Ismi Ramadhoni (Lampung), Bagus Indra (Bali)/ Ist

BAWASLU merupakan salah satu instrumen penting sebagai wasit dalam kompetisi kepemiluan di tanah air. Berlandaskan UU No 7 Tahun 2017 melekatkan tugas, wewenang dan kewajiban ketiga konstruksi institusi sub-demokrasi tersebut. Di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan institusional dalam penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu sebagai laboratorium demokrasi patut diapresiasi karena berani meramu berbagai formulasi untuk mempertajam pengawasan pemilu di Indonesia sebagai upaya menggeser realitas, bahwa pasca reformasi seperti yang dikatakan Anas Urbaningrum (2004) hari ini kita masih dalam tahap melamar demokrasi atau secara khusus pemilu kita masih berkutat pada pemilu prosedural bukan substansial.

Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang merupakan metamorfosa dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Bawaslu adalah bentuk mengabstraksi kolaborasi dan partisipasi massa pada pengerucutan arsitektur pengawasan pemilu yang berjenjang dan berjejaring. 

P2P ini merupakan ketersambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkoneksi hingga tahun 2045. Kesadaran akan minimnya personil dan keterbatasan anggaran, Bawaslu tetap berupaya untuk terus berinovasi terhadap kemajuan demokrasi sebagai lembaga yang meletakkan dikursus tingkat peradaban politik yang maju dan berkeadilan.

Rekayasa sosial yang di desain oleh Bawaslu berawal dari Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) yang dinilai belum cukup efektif membentuk arus kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Kemudian setelah GSRPP lahirlah program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dengan berbagai pola tiap tahun untuk menentukan cita rasa yang pas guna mengembangkan sayap pengawasan pemilu. SKPP pada tahun 2021 dibentuk secara berjenjang dari tingkat dasar kabupaten/kota, tingkat menengah provinsi, dan tingkat lanjut yang mempertemukan pegiat demokrasi dari Sabang sampai Merauke yang berpusat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Program yang dimulai sejak tahun 2018 ini dinilai efektif menghadirkan kelembagaan Bawaslu secara impersonal di tengah-tengah masyarakat dan membentuk generasi untuk tidak apatis terhadap proses kepemiluan. Khasanah keilmuan para kader semakin kaya, kurikulum pada SKPP tingkat nasional cukup mendalam bukan hanya tentang proses aktif pemilu dalam batasan tahapan, namun dibagi ke dalam tiga ruang yakni membedah, mempromosikan dan memperjuangkan demokrasi. 

P2P tingkat nasional yang diselenggarakan dua gelombang berpusat di Kota Semarang dan Kota Solo di helat pada akhir tahun 2022 melibatkan Alumni SKPP, OKP, Lembaga Pemantau Pemilu, Ormas, Kelompok Disabilitas serta Masyarakat Adat ini melahirkan dua masing-masing kesepakatan yakni Deklarasi Semarang dan Deklarasi Solo sebagai bentuk komitmen peserta P2P dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024. 

Kolaborasi peserta P2P ini seperti apa yang diharapkan oleh Pimpinan Bawaslu RI Lolly Suhenty supaya berdampak pada masyarakat. Maksudnya, kader pengawas partisipatif agar bergerak mengajak masyarakat untuk secara aktif mengawasi pemilu. Lebih meluas ketika pengawasan pemilu oleh stakeholder termasuk para alumni SKPP, P2P dan masyarakat ini optimal, maka keterpilihan peserta pemilu harus juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Jika Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan program SKPP minimal merubah mindset peserta terhadap pentingnya pengawasan pemilu dan mampu menularkan virus pengawasan pada lingkungan sekitar. Maka Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengharapkan para alumni P2P ini minimal mengawasi ketika hari pemungutan suara di TPS untuk mencegah terjadinya manipulasi suara pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Dapat disimpulkan, dua pernyataan diatas tidak ada batas maksimal dalam stereotip pengawasan partisipatif, para kader SKPP dan P2P tidak boleh berhenti untuk merebut optimisme terhadap kerja pengawasan kepemiluan, dalam ilmu matematika ada bilangan tidak terhingga yang dapat diartikan bahwa kader pengawas partisipatif dibebaskan dan diberikan ruang yang tak terhingga untuk melakukan aksi nyata tentang bagaimana memperkuat kolaborasi guna mewujudkan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil. 

Bawaslu dapat mengidentifikasi para peserta SKPP maupun P2P yang memiliki kompetensi di berbagai bidang seperti menulis, berpengalaman dalam advokasi pergerakan sosial, pegiat media sosial, menonjol dalam akademis dan semangat kelompok disabilitas, sosialisasi pengawasan bisa juga melalui audio-visual atau short movie yang menceritakan tentang kisah nyata yang terjadi dalam partisipasi pengawasan dan kisah asmara di dalamnya untuk mengikuti trend milenial. Sehingga berdasarkan identifikasi tersebut, menjadi landasan untuk melibatkan alumni SKPP dan P2P dalam program berkelanjutan yang lebih menekankan pada berbagai sektoral yang menjadi urgensi pengawasan pemilu.

Sehingga akulturasi pemikiran yang berkecamuk dari berbagai pengalaman dan jejaring ribuan alumni SKPP dan P2P mampu untuk memutakhirkan model pengawasan pemilu yang tinggal menyempurnakan apa yang sudah tersedia dari tahun-tahun sebelumnya. Maka ketika tahun berikutnya, tradisi itu terbentuk dengan apa yang sering kita sebut sebagai regenerasi. Bawaslu tidak mengulang dari nol lagi untuk membangun tangga peradaban demokrasi yang sudah di ilustrasikan dari tahun ke tahun. 

Seperti arah realisasi Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu seharusnya dibentuk untuk mengunci kader pengawasan pemilu di berbagai penjuru nusantara. Sehingga Pusat Pendidikan tersebut menjadi ‘rumah besar’ bagi seluruh alumni SKPP dan P2P untuk menguatkan jejaring pengawasan pemilu, tidak peduli apa pun profesi dan kegiatannya mendatang. Jika seperti itu, Bawaslu tidak kembali ke titik nol. Untuk memulai lagi setiap energi soal pengawasan partisipatif.

Menarik untuk menyisipkan teori dari Evelyn Goh (2005) yang dikutip dari jurnal Oktaria Mawarni dkk, menyoal strategi emmeshing yang bertujuan untuk mengikutsertakan (engage) aktor agar terlibat ke dalam sistem atau komunitas, aktor dalam hal ini adalah para kader independen alumni SKPP dan P2P yang harus benar-benar menyadari keterpilihannya dari daerah maupun delegasi organisasi sebagai bentuk hasrat dan harapan Bawaslu tentang kebermanfaatan serta keaktifan pasca pendidikan pengawas partisipatif. 

Melalui SKPP dan P2P, Bawaslu mungkin menginginkan terbentuknya influential community, komunitas yang mempengaruhi masyarakat untuk sadar dan melek terhadap berbagai upaya yang merusak demokrasi seperti politik uang, hoaks, netratiltas ASN, black campaign dan isu SARA yang akhirnya mempertebal polarisasi dan mengancam integrasi NKRI.

Masalah demokrasi, pemilu dan pemilihan ternyata tidak berhenti ketika Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dan berjanji di hadapan MPR bahkan dibawah kitab suci atau para Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota bersumpah dan berjanji menjadi tanda dimulainya bakti dan hidupnya untuk mengurus bangsa dan negara dengan seadil-adilnya. 

Bicara demokrasi pasca pemilu, cukup relevan pernyataan yang pernah disampaikan Presiden Ke-6 SBY pada Bali Democracy Forum tahun 2014. SBY menyebutkan tiga elemen penting jika demokrasi ingin berjalan dengan baik yakni adanya pembangunan politik, kemajuan sosial-ekonomi, dan partisipasi publik. 

Pembangunan politik dapat diartikan dari berbagai hal positif seperti tugas partai politik memberikan pendidikan politik kepada anggotanya supaya teguh memperjuangkan kehendak rakyat berdasar Pancasila dan UUD 1945. 

Dan ada adagium yang menarik untuk dimafhumkan bagi infrastruktur politik pada era disruptif adalah ungkapan John F. Kennedy yang mengatakan “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.” Yang berarti loyalitas saya terhadap partai berakhir, ketika loyalitas saya terhadap negara dimulai. 

Pembangunan politik juga dapat diartikan dengan adanya program SKPP maupun P2P. Dalam puncak hierarki konstitusi, tugas pertama negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini program SKPP dan P2P melalui Bawaslu mampu memberikan sumbangsih pencerdasan terhadap ribuan kader pengawas yang melek dan peduli untuk menggugah eksistensi keberlangsungan bangsa melalui pemilu. 

Partisipasi masyarakat mendapatkan ruang khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017 baik dari sisi partisipasi pemilih maupun partisipasi pengawasan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negara demokrasi muslim terbesar di dunia, tentu transisi kepemimpinan melalui pemilu bangsa ini mendapat perhatian yang serius dari belahan dunia lainnya. Sebab dinamika politik bangsa Indonesia begitu cepat bertumbuh dan berkembang dari lembar sejarah yang memperlihatkan instabilitas politik yang memilukan di era orde lama hingga gelapnya otoritarianisme dalam cengkeraman tirani di era orde baru. 

Reformasi menjadi lembar baru dengan harapan baru dengan berbagai tantangan yang tak mudah dan tak murah dan kompleksitasnya hingga hari ini. Sehingga dunia melihat demokrasi Indonesia begitu dinamis, peristiwa terakhir begitu khawatirnya kita ketika mata internasional tertuju pada fluktuatifnya proses yang membarengi Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Sehingga partisipasi publik yang lahir dari hati nurani secara aktif dapat membaca arah pembangunan demokrasi, karena demokrasi tanpa partisipasi publik adalah suatu kehampaan. Lebih lanjut menurut Presiden Indonesia ke-6 itu bahwa partisipasi publik dalam konteks pemilu tidak hanya diukur dengan jumlah pemilih saja. Demokrasi yang sehat adalah di mana publik terus-menerus terlibat dalam isu yang mempengaruhi mereka dan dimana pemimpin tanggap terhadap kebutuhan publik. 

Terakhir soal kemajuan sosial-ekonomi ini tidak dapat terlepas dari political will para pemangku kekuasaan yang mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu. Pemilu diharapkan tidak hanya sebagai pesta seremonial lima tahunan yang pada akhirnya hanya mendorong para pejabat untuk masuk bui. Efek domino langsung akibat terjadinya politik uang ketika pemilu, merupakan embrio cikal-bakal lahirnya perilaku korup pejabat di tengah masyarakat. Maka, efektivitas pembangunan dan roda pemerintahan akan berjalan lambat dan kemudian rakyatlah yang menjadi korban dari tersumbatnya atau tidak meratanya distribusi pengelolaan APBN yang nyaris hampir sebesar Rp3000T belum lagi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, kita tidak ingin anggaran sebegitu fantastis tersebut menjadi ladang korupsi oleh para pejabat negara yang dipilih melalui pemilu. 

Kecurigaan kita terhadap penguasa adalah wajib hukumnya, karena berbagai alasan, yang paling terkemuka adalah perkataan Lord Acton “power tends to corrupt” kekuasaan atau pemerintahan itu cenderung korup. Maka jika kita kembali ke alam pemikiran filsuf mashur di abad 16-17 dengan aktor utamanya yakni Thomas Hobbes dan John Locke mereka memperkenalkan asal musabab terbentuknya sebuah negara dengan teori kontrak sosial. 

Zaman itu sangat mudah terjadinya peperangan dan dunia penuh dengan kebencian hingga ketidakteraturan, sifat alamiah manusia menghendaki adanya satu kekuasaan yang mampu melindungi mereka dari rentannya keamanan hidup mereka. Maka terjadilah kesepakatan untuk menunjuk satu atau beberapa orang guna memberikan kedaulatan mereka terhadap keamanan, hak-hak kemanusiaan bahkan kepemilikan. Ketika itu, terjadi kontrak sosial langsung terhadap pemerintah dan yang diperintah untuk menegaskan secara jelas hak-hak dan kewajiban pada masing-masing subjek. 

Hari ini, teori kontrak sosial itu hanya diterjemahkan sebatas pada bab kemerdekaan. Dengan latar belakang yang mensenyawai spirit nasional sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Namun, konflik horizontal, kesenjangan sosial, dan tidak amanahnya kekuasaan masih terus terjadi dalam model negara modern sekarang. Maka perlu ada pembaharuan teori kontrak sosial dalam kerangka demokrasi hari ini. 

Kontrak sosial hari ini terjadi ketika warga negara memberikan suaranya secara langsung untuk memilih pemimpin-pemimpinnya dalam pemerintahan. 

Sebelum dipilih oleh rakyat, para pemimpin baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif memberikan visi-misi sebagai janji politik yang akan mereka tunaikan pada lima tahun mendatang. Kontrak sosial pemilu itu terjadi ketika masyarakat menghendaki pemimpin ideal yang visi-misinya sesuai kebutuhan mereka. Sehingga masyarakat mencoblos mereka, dan mengonversi suara masyarakat dalam tabulasi suara yang memberikan mereka kewenangan yang besar untuk menjadi pelayan masyarakat. Bahkan, mereka diberikan fasilitas yang mewah sebagai marwah simbol kepemimpinan serta untuk memudahkan mobilisasi pemimpin tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Proses diatas menjadi ruang diskursus yang cukup serius sebagai cita-cita hukum (ius constituendum) untuk memberikan wewenang bagi KPU dan Bawaslu sebagai saksi dalam kontrak sosial yang terjadi dalam bilik suara. Sehingga tahapan pemilu itu tidak berhenti ketika pengucapan sumpah dan janji jabatan para pejabat tersebut, namun KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan kritik keras terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat atau terhadap pengabaian janji politik yang telah diserahkan mereka kepada KPU dan Bawaslu sebagai syarat formil pencalonan. 

Sehingga public-trust terhadap penyelenggara pemilu akan semakin bertambah kokoh dengan melekatnya kewenangan untuk terus menerus mengingatkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Jika wacana itu dapat terjadi, maka tugas pertama penyelenggara adalah merevisi UU No 7 Tahun 2017 dengan menambahkan satu lagi asas pemilu, yakni kebermanfaatan. 

Sekelumit pemikiran diatas adalah tentang pentingnya dampak langsung pemilu terhadap kehidupan individu dan demokrasi kita yang terjadi setiap lima tahun tersebut. Maka dari itu, jangan apatis terhadap pemilu, ayo tolak politik uang, stop hoaks, stop isu SARA, dan mari penulis mengajak pembaca untuk mengawasi, mencegah dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Wallahu A’lam Bishawab.

Penulis adalah Kader Pengawas Partisipatif dan Peserta P2P Nasional Bawaslu RI