Anggota Dewan ‘Masuk Angin’, Tambak Bermasalah Di Cukuhbalak ‘Menguap’

Tambak udang di Cukuhbalak/RMOLLampung
Tambak udang di Cukuhbalak/RMOLLampung

Rombongan anggota DPRD Tanggamus yang meninjau lokasi tambak udang yang diduga bermasalah di Pekon Tengor dan Waybangik Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak beberapa bulan lalu, sepertinya 'masuk angin'.


Sebab, hingga saat ini, masalah itu seolah 'menguap' begitu saja. Tak ada tindaklanjut nyata seperti yang diharapkan warga.

Kepada kantor berita RMOLLampung, Setiwan, warga Cukuhbalak mengatakan, pasca investigasi yang dilakukan anggota dewan beberapa bulan lalu, khususnya tambak yang ada di Waybangik, tidak ada efek positif bagi warga sekitar dan perusahaan tambak.

Menurut dia, keberadaan tambak-tambak yang ada di Cukuhbalak tidak mempunyai dampak bagi warga, CSR dari perusahaan kepada warga yang terdampak tidak ada, pekerja dari warga sekitar hanya beberapa orang saja.

"Kami berharap Pemkab Tanggamus dan anggota DPRD serius menangani permasalahan ini, terlebih kepada dua angota legislator asal Cukuhbalak, yang mempunyai peran sebagai penyambung lidah warga ke pemkab tanggamus, aktif menyampaikan keluhan kami supaya ada solusinya," cetusnya, Sabtu (17/10).

Menurut dia, persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, pemkab dan anggota dewan tidak serius menanganinya, dan terkesan hanya formalitas saja.

“Kalau persoalan ini tidak bisa ditangani, kami akan turun langsung menghadap ke pemda, dan tidak tertutup kemungkinan akan berdemo,” katanya.

Menangapi hal itu, Wakil ketua 2 DPRD Tanggamus, Kurnain mengatakan, secara tertulis belum ada laporan dari anggota yang dulu turun melakukan investigasi tambak di Cukuhbalak. Seharusnya laporan itu ada untuk dibahas di pimpinan.

Kurnain mengatakan, pimpinan akan pangil komisi 3 membicarakan seperti apa surat izinnya, dampak lingkungan dan lainnya, agar segera ditindaklanjuti. “Kalau itu tidak dilaksanakan oleh komisi 3, saya akan memangil langsung pihak terkait,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, sudah mengetahui keluhan warga setempat yang terdampak, masalah tenaga kerja, limbah dan CSR melalui media masa.

"Walaupun tidak ada laporan tertulis dari warga, permasalahan itu akan tetap kami tindaklanjuti secepatnya, akan kami pangil dinas terkait untuk meminta pejelasannya terkait persoalan itu,” tegas Kurnain.