Anggota Fraksi PDIP Pesawaran Harno Irawan Mesti Diproses Hukum

Ilustrasi/RMOLLampung
Ilustrasi/RMOLLampung

Pengamat Hukum Universitas Lampung Yusdianto meminta dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) yang dilakukan Anggota DPRD Pesawaran dari Fraksi PDIP Harno Irawan diproses. Tak sekadar internal partai, juga secara hukum.


Harno Irawan mengadakan kegiatan sosial berupa santunan kepada sekitar 100 anak yatim dengan hiburan organ tunggal lengkap dengan biduan. Kegiatan itu menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan menjadi klaster Covid-19.

"Seharusnya ada sanki, baik dari partai dan hukum, apalagi pemerintah ada peraturan daerah yang mengatur hukuman untuk pelanggaran prokes, minimal sanksi sosial," kata dia, Minggu (29/8).

Terlebih, kata Yusdianto, Harno adalah kader PDIP yang merupakan partai penguasa dan pemenang di Indonesia. Sehingga, seharusnya bisa memberikan tauladan dan contoh bagi masyarakat. 

"Apalagi penerapan prokes ini selalu ditegaskan oleh Presiden Jokowi dan PDIP. Jadi kalau ini diproses dan ada sanksinya, diharapkan jadi pelajaran juga bagi masyarakat," kata dia. 

Sanksi dari partai, kata Dosen Hukum Tata Negara ini, bisa berupa pembinaan, pengawasan dan tindakan tegas lainnya sesuai kebijakan partai. 

"Sudah pasti, yang bersangkutan ini tidak memiliki etika dan etiket dalam melihat situasi pandemi Covid di Lampung, dan menunjukkan dia tidak ada sifat tauladan," ujarnya. 

Ia melanjutkan, Lampung baru saja keluar dan zona merah dan Pesawaran masih ada di zona orange. Selain itu, Lampung juga masih menempati posisi kematian tertinggi nasional. 

"Jadi sebaiknya aktivitas mengumpulkan orang ini ditunda dulu, bisa memberikan bantuan dengan cara lain," pungkasnya.