Apdesi Tanggamus Anggap Tuntutan Gabungan Ormas-LSM Tak Masuk Pokok Perkara

Ketua DPC Apdesi Tanggamus, Zudarwansyah (kanan)/ Zairi
Ketua DPC Apdesi Tanggamus, Zudarwansyah (kanan)/ Zairi

Aksi damai gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Tanggamus, di Kantor Inspektorat mengundang tanggapan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). 


Ketua DPC Apdesi Tanggamus, Zudarwansyah mengatakan, aksi itu merupakan bagian dari hak kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, disayangkan substansi tuntutan mereka tidak masuk pada pokok perkaranya yaitu Perpres 104 tahun 2021.

Dijelaskan Zudarwansyah, Perpres tentang Rincian Anggaran Negara pasal 5, Dana Desa dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu, program perlindungan sosial Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 40%. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Angaran penanganan covid-19 sebesar 8% itu belum berjalan.

"Perpres tersebut baru akan direalisasikan tahun 2022 ini, karenanya terlalu dini tuntutan mereka," jelasnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (24/1). 

Pemangkasan bantuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Deaa (KPM BLT DD) bagi yang tidak layak, atau yang sudah mendapat bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan bantuan sosial lainnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah khusus, yang dihadiri camat, pendamping desa dan lainnya.

Menurut dia, apabila APBdes disampaikan ke kecamatan untuk dilakukan evalusi sampai dengan 20 hari, dan tidak dikeluarkan hasil evalusainya oleh kecamatan, maka APBdes Perubahan itu dinyatakan sah. Apa lagi dana pengalihan tersebut direalisasikan ke pembangunan fisik pekon.

Sebelumnya gabungan enam Ormas dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Laskar Merah Putih (LMP) Jaringan Aspirasi Rakyat (Jarak) Persatuan Masyarakat Tanggamus (Pematang) Kader Militan Jokowi (Kamijo) melakukan aksi damai sebagai upaya menggugah pemerintah dan aparatur pekon di kabupaten Tanggamus, khususnya Pekon Kuripan dan Pekon Antarbrak, Kecamatan Limau, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bukan malah menjadi pemimpin pekon yang arogan dan semena-mena. Serta meminta kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Tanggamus untuk memproses secara hukum kedua kepala pekon tersebut.