APH Disebut Tak Serius Tangani Perkara Mafia Tanah Malangsari

Ilustrasi Rmol Network
Ilustrasi Rmol Network

LBH Bandar Lampung menggelar diskusi publik membahas proses penegakkan hukum kasus mafia tanah di Desa Malangsari, Lampung Selatan di Kantor Walhi Lampung, Kamis (19/1).




Diskusi ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung HS Soerya Tisnanta, Kuasa Hukum salah satu terdakwa Chandra Bangkit Saputra, Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi dan Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri.

Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung ikut diundang tapi tidak memberikan konfirmasi hingga diskusi dilakukan.

Sumaindra Jarwadi menjelaskan, kasus mafia tanah Malangsari masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda. Pada persidangan terdapat fakta bahwa dalam pendaftaran sertifikat yang digunakan untuk mengklaim tanah warga diduga diproses dengan tidak menggunakan SOP penerbitan SHM yang benar. 

"Oleh karena itu, sudah dapat disimpulkan bahwa 6 SHM yang terbit di objek tanah di desa Malangsari cacat formil dan artinya mendorong Kanwil BPN Lampung untuk melakukan sekema pengajian dan mencabut 6 SHM tersebut tanpa menunggu putusan 5 orang terdakwa tersebut," kata dia. 

Menurut Tisnanta, masyarakat pada dasarnya sudah menang 50 persen, karena objek tanah yang menjadi permasalahan hari ini masih dikuasai dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. 

"Maka sudah semestinya ketika hari masyarakat berjuang mempertahankan hak nya atas tanah sudah sesmestinya masyarakat juga tidak boleh meninggalkan tanahnya," ujarnya.

Menurutnya, Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus Malangsari juga tidak serius. Hal itu ditunjukkan dari penerbitan sertifikat yang cacat prosedur tersebut pasti melibatkan banyak orang tidak terkecuali Kepala Kantor BPN Lampung Selatan yang hari ini telah menerbitkan sertifikat tersebut. 

5 Orang terdakwa yang hari ini disidangkan di Pengadilan Lampung Selatan tidaklah lebih dari orang-orang yang dikambinghitamkan dari permasahalan ini, karena dalam peristiwa pemalsuan dokumen mestinya ada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan menggunakan dokumen tersebut. 

Selain proses pengadilan, ia mengatakan, upaya-upaya lain masyarakat harus segera dilakukan, terutama mendesak Kanwil BPN Provinsi untuk membatalkan sertifikat atas nama Jaksa AM yang merupakan sumber permasalahan serta menyurati Kejaksaan Agung dan Kementrian ATR BPN. 

Senada dengan Dr. Tisnanata, Chandra Bangkit Saputra mengatakan, proses pembuktian yang dilakukan oleh JPU dirasa belum bisa memenuhi pembuktian terhadap unsur-unsur yang di dakwakan kepada terdakwa Sayuto yang dalam hal ini sebagai kepala desa.

Direktur dari LBH Pers ini melanjutkan, Sayuto bukan bukan surat keterangan tanah melainkan hanya surat keterangan yang dibuat tahun 2013 atas permohonan pengacara saudara suyatno. 

Selain itu, idealnya, setelah putusan pada tinggkat pertama harus ada pemeriksaan ulang terhadap peran terhadap orang orang yang disebut dalam fakta persidangan agar tercipta kepastian hukum bagi korban ataupun pihak pihak terkait. 

Menurutnya, kesemerawutan kasus ini terjadi karena negara gagal memastikan kepemilikan objek Aquo. Mestinya, masyarakat sudah bisa mengurus SHM sejak tahun 2000an terhitung ketika Kementrian Kehutanan melepaskan tanah mereka dari wilayah Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 256 Tahun 2000. 

"Namun faktanya masyarakat tidak pernah mengetahui adanya peristiwa itu dan ada Perda Nomor 6 tahun 2001 Provinsi Lampung yang mengatur tentang aturan teknis setelah pelepasan kawasan hutan," sambungnya.

Sementara itu, Irfan Tri Musri menambahkan, pertanyaan kapan selesainya permasalahan tanah di Malangsari mestinya menjadi refleksi bersama oleh masyarakat.

Ia melanjutkan, pada dasarnya pendamping hari ini bukan memastikan masalah yang dihadapi masyarakat cepat selesai, maka posisi LBH bersama masyarakat itu di samping bukan di depan maupun di belakang, cepat atau lambatnya permasalahan tanah ini selesai juga tergantung bagaimana masyarakat mampu bertahan dan berjuang bersama-sama.