Apresiasi Mendagri Lebih Pantas untuk Pelaku Usaha Daripada Pemda

Nizwar Affandi saat berbincang dengan Mendgari Tito Karnavian di UII Yogyakarta, Jumat (7/1)/Ist
Nizwar Affandi saat berbincang dengan Mendgari Tito Karnavian di UII Yogyakarta, Jumat (7/1)/Ist

Pengamat Kebijakan Daerah Nizwar Affandi menilai pemerintah provinsi maupun daerah, tak pantas diapresiasi terkait pendapatan yang relatif baik di atas rata-rata nasional.


Justru, yang perlu diapresiasi oleh Kemendagri yakni masyarakat Lampung, terutama pelaku usaha yang sudah banyak berkomitmen menunaikan semua kewajiban baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

"Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi singkat dengan Mendagri terkait capaian angka pendapatan daerah Pemprov Lampung maupun Pemda lainnya di Lampung yang relatif baik di atas rata-rata nasional," katanya, Senin (10/1).

"Tidak apa-apa gubernur, wali kota dan bupati juga dipuji, walaupun sebenarnya menurut saya tidak begitu perlu. Yang perlu diapresiasi itu masyarakat dan pelaku usahanya," sambung Affan, sapaannya. 

Ia mengatakan seharusnya Mendagri dan pemerintah pusat memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Lampung, terutama para pelaku usaha.

"Karena walaupun dalam situasi yang sulit akibat pandemi, masyarakat Lampung dan para pelaku usahanya tetap berkomitmen menunaikan semua kewajiban baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah," kata dia.

Sebab lanjut Affan, mereka semua berikut perangkat daerah pelaksananya toh memang selama ini sudah diongkosi oleh rakyat. Sudah memang selama ini diongkosi rakyat dengan gaji, tunjangan dan fasilitas, masih juga mendapat insentif dari pencapaian target pendapatan. 

Bukan hanya itu, pemerintah juga mendapatkan tambahan insentif dari target pendapatan tersebut dan sering kali disebut dengan upah pungut. 

"Bahkan terkait target pendapatan mereka juga masih mendapat tambahan insentif yang biasa disebut dengan “upah pungut”. Jadi sekali lagi menurut saya para pejabat publik itu tidak begitu pantas untuk diberi pujian, sejatinya yang lebih pantas dipuji adalah masyarakat yang tetap menunaikan kewajibannya berbangsa dan bernegara ditengah sulitnya ekonomi," tegas dia.

Tetapi kalau ada pejabat publik yang selama pandemi Covid-19 berinisiatif (inisiatif sendiri) untuk menolak “upah pungut” karena memiliki rasa empati terhadap masyarakat, maka boleh diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

"Kalau atas inisiatif sendiri menolak insentif “upah pungut” yang akan diberikan ke mereka karena mereka berempati dan prihatin dengan kondisi yang sedang dialami rakyat, mari kita beri pujian dan apresiasi setinggi-tingginya," demikian Affan.