Aset Pemprov Terbengkalai, DPRD Wacanakan Pansus




DPRD Lampung mewacanakan pembentukan pansus penanganan aset Pemprov Lampung yang terbengkalai atau tak dikelola maksimal.

"Saya sudah bicarakan dengan Pak Ketua (Mingrum Gumay) dan fraksi lain," ujar Wakil Ketua DPRD Lampung Elly Wahyuni kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (16/7).

Dalam sidang parpurna, Selasa (14/7) ada saran pembentukan pansus aset. Bahkan, ada partai yang meminta pembuatan perdana tentang optimalisasi lahan kosong.

[caption id="attachment_58647" align="alignnone" width="548"] Elly Wahyuni[/caption]

Elly Wahyuni dari Partai Gerindra prihatin atas tak terkelolanya beberapa aset Pemprov Lampung, salah satunya Pasar Ikan Higienis (HIP) milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Gedung HIP yang megah dan menelan anggaran miliaran tersebut terbengkalai tiga tahun lebih. Kini, kondisinya memprihatinkan, tak terawat, dan mulai rusak.

Paripura DPRD-KPK

Selasa (14/7), KPK mengevaluasi implementasi dan progres program pencegahan korupsi Pemda Lampung, khususnya terkait tata kelola dan peningkatan pendapatan daerah.

Kegiatan rapat evaluasi diwakili oleh Satgas.Koordinasi Pencegahan Wilayah IV, dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi.

Nana Mulyana mengingatkan jangan sampai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitias APIP hanya baik di atas kertas.

KPK, lanjutnya, berharap kerja nyata APIP dalam mengawal kinerja pemda dapat benar-benar dirasakan dampaknya.

“Maksimalkan anggaran dan jumlah personilnya. Jangan sampai pemda kehilangan wibawa,” ujar Nana.

Terkait aset milik pemda, pemprov memiliki 709 bidang tanah bermasalah terdiri atas 420 bidang tanah belum bersertifikat, 249 bidang tanah atas nama K/L atau pemda lain, dan 40 bidang tanah dikuasai pihak ketiga.

“KPK belum melihat adanya upaya maksimal pemprov karena hanya menempatkan anggaran sertifikasi sebesar Rp65 Juta untuk satu tahun ini,” tandasnya.

Sementara itu, dalam agenda rapat evaluasi dengan pemda Lampung timur, KPK menerima laporan bahwa saat ini terdapat 576 aset sudah bersertifikat dan masih ada 891 aset lagi yang belum bersertifikat.

Sedangkan, target dan anggaran sertifikasi yang disiapkan untuk tahun ini sebanyak 194 bidang.