Askes Sipol Dibatasi, Bawaslu Lampung Kesulitan Awasi Verifikasi Parpol

Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Lampung, Hermansyah/Faiza
Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Lampung, Hermansyah/Faiza

Keterbatasan Bawaslu dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) membuat Bawaslu Provinsi Lampung kesulitan mengawasi tahapan verifikasi parpol di provinsi dan 15 kabupaten kota.


Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Lampung, Hermansyah, mulanya Bawaslu diberikan akses penuh seperti KPU. Namun, semakin lama, semakin sulit mengakses karena servernya sering down.

"Ada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, KPU, dan Bawaslu. Kemudian partai politik mengakses, melototin semuanya jadi sering down," ujarnya saat evaluasi pengawasan di Hotel Horison, Selasa (30/8).

Hermansyah melanjutkan, awalnya Bawaslu diberi akses Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol dan KTP secara penuh pada Juli 2022. Namun,  kewenangan Bawaslu dibatasi sebagai viewers tanpa bisa mengakses data secara spesifik. 

"Seharusnya kami diberikan akses yang sama sehingga tidak perlu nongkrong di KPU. Akan lebih mudah kami mengawasi jika dapat mengakses terutama data-data ganda," ujarnya.

Solusi sementara, kata Hermansyah, pihaknya melakukan uji petik dengan beberapa sampel 5-10 per partai.

Komisioner KPU Lampung Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto mengatakan, pihaknya masih melakukan upaya verifikasi administrasi keanggotaan partai atas perintah KPU RI.

Nantinya, hasil tersebut akan diberikan oleh KPU RI kepada Bawaslu dan partai politik sesuai ketentuan jadwal yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Jika ditemukan adanya data ganda anggota partai dari hasil verifikasi KPU RI. Partai akan diberikan waktu untuk mengunggah surat pernyataan berisi sanggahan.

"Saat ini kami telah melakukan verifikasi administrasi ke seluruh parpol 100 persen atas perintah KPU RI dan datanya kami sampaikan ke KPU RI. Datanya akan disampaikan oleh KPU RI kepada parpol dan bawaslu sesuai timeline," kata Ismanto.