ASN Diproses Bawaslu, Herman HN Ingatkan Kembali Netralitas

Herman HN/RMOLLampung
Herman HN/RMOLLampung

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandarlampung dilaporkan dan diperiksa Bawaslu, mendorong Wali Kota Herman HN kembali mengingatkan soal netralitas dalam pilkada.


"Harus netral!” tegas Herman, Senin (19/10). Herman mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran pada 7 Juli lalu soal penegakan hukum terkait money politic atau politik uang.

"Ada edaran saya, 7 Juli 2020. Soal penegakan hukum terkait money politic," ujarnya.

Diketahui, Bawaslu memeriksa Purwadi, mantan Kepala SMPN 16 Bandarlampung yang diduga tidak netral lantaran menerima handuk yang merupakan bahan kampanye dari paslon nomor urut 1, Rycko Menoza-Johan Sulaiman.

Sedangkan 2 ASN dilaporkan ke Bawaslu, yakni Kepala Bappeda Bandarlampung Khaidarmansyah yang diduga menyebarkan dukungan kepada paslon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Kemudian, Lurah Kemilingpermai, Kecamatan Kemiling, Wanjaya yang diduga melakukan foto bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kemilingpermai di depan posko pemenangan paslon nomor urut 3.

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengatakan bahwa ASN harus netral diatur UU 10 /2016  Pasal 71 bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Mengacu pada Pasal 71 tersebut, ada unsur pidana  dalam Pasal 188 yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta.