Audiensi Buntu, P3SB Siap Aksi Depan Kantor Bupati Pringsewu

Salah satu perwakilan P3SB menyampaikan aspirasi didepan Sekda Pringsewu/  Nurul
Salah satu perwakilan P3SB menyampaikan aspirasi didepan Sekda Pringsewu/ Nurul

Pengurus Paguyuban Penggiat Seni Budaya (P3SB) Kabupaten Pringsewu akan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati, Senin(14/6). Massa diperkirakan 2 ribu lebih dari 9 kecamatan kabupaten ini.


Rencana aksi lantaran saat melakukan audensi dengan Sekdakab, Heri Iswahyudi dan Waka Polres serta jajaran Forkompimda, tidak membuahkan keputusan yang dirasakan berpihak kepada mereka.

Pantauan Kantor Berita RMOLLampung di Aula Kantor Bupati, ada 15 orang perwakilan dari pengurus yang melakukan audensi dengan pejabat setempat, Kamis (9/6).

Dalam audensi itu, beberapa perwakilan penggiat kesenian mendesak Sekdakab mengambil keputusan. 

"Mohon maaf Pak Sekda beri kami keputusan hari supaya permasalahan tidak bertele-tele, karena keputusan ditunggu oleh kawan-kawan kami sesama penggiat," kata Andi, salah satu penggiat seni saat menyampaikan aspirasi.

"Kami belum bisa mengambil keputusan karena akan melakukan rapat pimpinan terlebih dahulu," ujar Sekda Heri Iswahyudi. 

Usai audensi, Ketua P3SB Ridwan mengatakan audensi tidak membuahkan keputusan yang pas dan berpihak kepada pengurus penggiat seni Pringsewu. Maka, mereka akan melayangkan surat ke 2 untuk melakukan aksi damai dengan membawa jumlah massa cukup besar dari berbagai elemen masyarakat. 

"Dalam aksi nanti yang jelas tuntutan kami hanya bisa berekonomi yang dilindungi undang undang," kata Ridwan.

Sebagai penggiat seni musik, Ridwan menyesalkan sikap pemkab yang tidak memperbolehkan musik organ setiap acara hajatan warga.

"Seharusnya Pemkab bisa melakukan kesepakatan dengan pihak penggiat seni, kita mencontohkan dengan Kabupaten lainnya seperti Lampung Barat, Tulangbawang Barat dan Lampung Tengah, pemerintahnya bisa melakukan kesepakatan," ujarnya.

P3SB adalah kumpulan pegiatan seni hiburan musik organ tunggal dan lainnya. Di masa pandemi ini mereka tidak bisa menjalankan aktivitasnya kalau ada kontrak dari sohibul hajat, karena sering dibubarkan oleh tim gabung dari Satgas Covid-19.

Bahkan alat musik mereka menjadi sasaran diangkut oleh kepolisian, sebagai contoh di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo. 

Dengan kejadian tersebut mereka menuntut agar pemkab membolehkan organ tunggal dengan tetap mematuhi pratokol kesehatan.