Audit Dana KONI Mandek, Gamapela Surati KPK RI Minta Periksa BPKP Lampung

Ketum DPP Gamapela Tonny Bakrie HD/ Ist
Ketum DPP Gamapela Tonny Bakrie HD/ Ist

Belum ada perkembangan berarti penyidikan Kejati terhadap indikasi korupi dana hibah KONI, mendorong DPP Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (Gamapela) bersikap.


LSM yang konsisten turut mengawasi pembangunan dan indikasi korupsi ini, mengirim surat ke KPK RI. 

Surat bernomor 101/DUMAS-KPK/GMPL/IX/2022 disampaikan juga ke BPKP Lampung.

"Kami meminta agar KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut. Juga memeriksa BPKP atas dugaan mandeknya hasil audit dana hibah KONI," jelas Ketum DPP Gamapela, Tonny Bakrie HD yang juga didampingi Sekum Johan Alamsyah, Selasa (6/9).

Gamapela juga meminta agar KPK membentuk tim untuk melakukan supervisi atas sejumlah indikasi korupsi yang ditangani Kejati Lampung.

"Kami berharap KPK bisa mengambil tindakan, ini demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih baik di Provinsi Lampung," demikian Tonny.