Awasi PPDB Di Lampung, Ombudsman Buka Posko Pengaduan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Ist
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Ist

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan pengawasan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 dengan membuka Posko Pengaduan hingga Juli mendatang.


Posko pengaduan dibuka di kantor Ombudsman yang berada di Jalan Way Semangka nomor 16A, Pahoman, Bandarlampung, maupun secara daring dengan menghubungi 08119803737, telepon 0721-251373, atau email  [email protected]

"Silahkan sampaikan terlebih dahulu permasalahan PPDB ke panitia penyelenggara, jika tidak ada tindak lanjut atau tidak sesuai harapan tindak lanjutnya, silahkan lapor ke Ombudsman, maka akan kita tindak lanjuti," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Rabu (9/6).

Menurutnya, kegiatan pengawasan pelaksanaan PPDB merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Tiap tahun pihaknya menyelesaikan berbagai laporan mulai dari titik maps, hingga kuota penerimaan. 

"Tiap tahun kami menyelesaikan berbagai laporan, mulai dari kesalahan titik maps, pemenuhan kuota afirmasi, prestasi dan zonasi yang tidak merata atau tidak sesuai ketentuan," jelasnya.

Menurutnya, pada tahun sebelumnya surat keterangan domisili selalu menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan PPDB. Namun permasalahan tersebut sudah diupayakan untuk diperbaiki dengan keluarnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (4) mengatur surat keterangan domisili hanya berlaku untuk kondisi tertentu yaitu bencana alam atau bencana sosial.  

"Jadi kami minta pihak penyelenggara cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Jangan sampai kesalahan sama terulang," ujarnya. 

Pada sisi lain, Ombudsman Lampung juga mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggaraan PPDB. 

"Tujuan dari pendidikan itu membentuk karakter generasi bangsa menjadi lebih baik. Apa jadinya jika orang tua murid dalam mengakses pendidikan mengupayakan dengan cara-cara yang tidak benar, maka masyarakat juga harus mematuhi ketentuan," jelasnya.