Bakal Tempuh Jalur Hukum Soal Bakso Sony? Begini Jawaban Pemkot

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki/ Tuti
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki/ Tuti

Hingga saat ini pihak Bakso Sony belum juga melengkapi berkas pajak yang diminta Pemkot Bandar Lampung. 


Meski ada jalur hukum yang bisa ditempuh, Pemkot belum akan menggunakannya. Pemkot akan menetapkan kekurangan pembayaran pajak Bakso Sony secara jabatan, apabila Bakso Sony menolak untuk melengkapi berkas pajak. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki mengatakan penetapan nilai pajak secara jabatan dimaksud Pemkot melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) dapat menilai kekurangan pembayaran pajaknya berdasarkan data atau penghitungan yang sudah pernah dilakukan. 

"Semoga pihak Sony dapat segera melaksanakan kewajiban yang telah di tetapkan demi kemaslahatan bersama," kata Ahmad Nurizki, Senin (11/10). 

Menurutnya, tim P4D melalui BPPRD telah memanggil bakso Sony dalam rangka audit pajak pada 21 September lalu, dan pihak Bakso Sony telah memenuhi panggilan hanya saja data yang diberikan belum lengkap. 

"Mereka hanya memberikan data legalitas usaha itupun tidak lengkap, setelah itu pada Oktober yang lalu pihak Sony telah kita lakukan panggilan kembali. Tapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, sehingga laporan pajak pusat dan laporan neraca keuangan belum dilengkapi," ujarnya. 

Lanjutnya, padahal sudah disampaikan menurut Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pada pasal 114 ayat 3 menyatakan wajib pajak yang diperiksa wajib memberikan data, informasi, buku catatan dan keterangan lain yang berkaitan dengan omset paling lama 14 hari kalender dari penyampaian permintaan oleh tim pemeriksa. 

"Kita sudah bersurat untuk dipanggil hari Senin (11/10) agar segera melengkapi data yang diminta terdahulu. Namun hingga kini belum ada kabar," jelasnya.