Bantah Bawaslu, KPU Lampung Jelaskan Alasan Verifikasi Parpol Lewat Video Call

Komisioner KPU Lampung Ismanto/Faiza
Komisioner KPU Lampung Ismanto/Faiza

KPU Lampung mengakui adanya klarifikasi verifikasi administrasi yang dilakukan melalui video conference atau video call. Hal itu dilakukan sebagai langkah akhir dan sudah sesuai arahan KPU RI.


"Kendalanya, misalnya jauh, sakit dan sebagainya yang tidak mungkin dihadirkan ke KPU setempat, sehingga dilakukan lewat sarana teknologi informasi lewat video call," ujar Komisioner KPU Lampung Divisi Teknis Penyelenggaran Ismanto, Jumat (9/9).

Ismanto menerangkan, arahan untuk klarifikasi lewat video call merupakan arahan dari KPU RI sambil menunggu petunjuk teknis terbaru.

Lebih lanjut, Ismanto mengatakan, verifikasi administrasi merupakan kewenangan KPU RI sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2022 pasal 35. 

Sementara, KPU Provinsi bersama KPU kabupaten kota hanya meneliti dan mencocokkan keabsahan KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta potensi pemenuhan syarat anggota partai politik.

"Misalnya, sudah belum berumur 17 tahun, mencocokkan NIK dalam KTP sudah sesuai dengan yang diunggah parpol," jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Lampung menemukan 9 KPU kabupaten kota yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan melakukan klarifikasi lewat video call.

Di antaranya, KPU Pesawaran, KPU Metro, KPU Lampung Selatan, KPU Lampung Utara, KPU Lampung Tengah, KPU Mesuji, KPU Pringsewu, KPU Waykakan, dan KPU Tulangbawang.

Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) vide Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU nomor. 4 Tahun 2022 a quo Jo. BAB V huruf A angka 1 bagian huruf j dan huruf k Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah sebagian dengan keputusan KPU nomor 309 Tahun 2022 a quo.

"Kami sudah berikan surat saran perbaikan, tapi jika tidak diindahkan, maka hal ini dapat dijadikan temuan pelanggaran oleh Bawaslu dan KPU kabupaten kota tersebut bisa disidang oleh Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah.