Bantuan Rp 600 Ribu Untuk Karyawan Swasta Mulai Disalurkan Hari Ini 

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, Widodo/RMOLLAMPUNG
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, Widodo/RMOLLAMPUNG

Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memberikan subsidi kepada pekerja swasta senilai Rp 600 ribu perbulannya, bagi pekerja penghasilan di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.


Terkait hal ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah mengumpulkan rekening bank karyawan se-Lampung yang tervalidasi sebanyak 118.663 rekening. 


Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, Widodo mengatakan penyaluran bantuan ini resmi di salurkan dan pencairan untuk Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri dan BTN proses pencairannya diproses secara cepat.


"Memang kalau untuk  bank himbara cairnya cepat tetapi Kalau untuk bank konvensional seperti bank Syariah sedikit lama karena menggunakan kliring," katanya,  Kamis (27/8). 


Namun dari total 118.663 rekening bank yang valid baru 112.525 tidak valid 108 sedangkan yang belum diproses masih 6.030.


"Biasanya yang menjadikan tidak valid adalah NIK yang berbeda di KTP Nasional saat buka rekening tapi sekarang menggunakan E-KTP," jelasnya. 


Ia menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandarlampung membawahi 7 kantor cabang yakni Bandarlampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Metro, Kalianda, Lampung Timur dan Provinsi.


"Sekali lagi bantuan subsidi upah sudah cair hari ini dan  BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk sebagai pengumpul data karena kami mempunyai data yang valid," jelasnya. 


Menurutnya, yang sangat sulit selama ini dalam pemberian bantuan kepada masyarakat adalah mengenai data dan kevalidannya.


''Semoga  dengan bantuan ini diharapkan daya beli masyarakat meningkat," ujarnya. 


Dijelaskan, tugas BPJS hanya mengumpulkan data, dan meminta bantuan perusahaan untuk mengumpulkan nomor rekening dengan ketentuan yang berlaku seperti peserta aktif sampai dengan bulan Juni dan upah yang dilaporkan dibawah Rp 5 juta, bukan termasuk pegawai BUMN dan ASN. 


"Dan untuk yang  belum menyerahkan rekening harap segera menyerahkan nomor rekening sampai dengan tanggal 31 Agustus sesuai dengan batas waktu yang diberikan kepada kami," tutup dia.