Bapemperda DPRD Lampung Undang Petani Bahas Raperda Pertanian Organik 

Bapemperda bersama stakeholder dan petani bahas pertanian organik/ RMOLLampung
Bapemperda bersama stakeholder dan petani bahas pertanian organik/ RMOLLampung

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung mengundang stakeholder ahli dan petani organik dalam pembahasan rencana peraturan daerah (Raperda) Pertanian Organik, Senin (20/9).


Ketua Bapemperda Jauharoh mengatakan, Raperda Pertanian Organik sebagai salah satu dari 10 Raperda inisiatif dewan ini sudah cukup baik tapi perlu disempurnakan. 

Sehingga, lanjutnya, para stakeholder diundang untuk melengkapi, mendapat masukan dan finalisasi Raperda. Salah satu yang diusulkan adalah sertifikasi bagi petani organik. 

"Karena sertifikasi itu dianggap salah satu bentuk dukungan pemerintah, ini banyak diminta oleh petani organik, bisa jadi semacam motivasi dan agar petani organik lebih banyak lagi, karena sekarang jumlahnya masih terbatas," ujarnya. 

Selain itu, kata Anggota Fraksi PKB ini, petani organik juga mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil panen dan meminta solusi agar Raperda ini bisa mengatur agar petani tidak merugi. 

"Harga juga jadi pembahasan, tadi harga terendah itu Rp20.000 per kg untuk beras, tapi ketika masuk supermarket jadi Rp35.000, kita bahas bagaimana agar petani organik tidak rugi," kata dia. 

Ia melanjutkan, para petani organik kesulitan memasarkan hasil panennya di pasar tradisional namun, tidak semua memiliki akses untuk menjual di supermarket. 

"Kita coba cari solusinya bagaimana petanu organik ini bisa masuk ke supermarker dan harganya stabil, Raperda ini menunjukkan keberpihakan pemerintah," kata dia.