Baru Bayar Rp2,1 M Dari Rp74 M Jadi Alasan KPK Sita Aset Mantan Bupati Lampura

Penyitaan Graha Mandala Alam/Ist
Penyitaan Graha Mandala Alam/Ist

Plt Juru Bicara KPK RI Ali Fikri mengatakan, KPK menyita lima aset mantan Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara bernilai miliaran untuk membayar uang pengganti Rp74,6 Miliar atas kasus korupsi fee proyek di Dinas PUPR Lampura.


"Terpidana Agung Ilmu Mangkunegara juga telah membayar cicilan pertama pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2,1 Miliar sehingga masih ada tagihan uang pengganti sejumlah Rp72.5 Miliar," kata dia, Kamis (10/6).

Ia mengatakan, KPK akan terus memaksimalkan upaya pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor melalui perampasan aset. 

Diketahui, Jaksa Eksekusi KPK Josep Wisnu Sigit dan Dormian melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 2 Juli 2020 dengan menyita lima aset milik Agung di Bandarlampung. 

Di antaranya, tanah seluas 734 M2 dengan Sertifikat Hak Mllik Nomor 329/Sp.J, dan tanah dan bangunan seluas 566 M2 dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 845/Sp.J yang beralamat di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton. 

Kemudian, tanah dan bangunan yang terdiri dari 2  Sertifikat Hak Milik yaitu tanah seluas 8.396 M2 dengan Sertifikat Hak Mllik Nomor 7388/KD dan tanah seluas 4.224 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7389/KD di Kedaton. 

Selanjutnya, tanah dan Bangunan seluas 1.340 M2 tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 9440/Kedaton Kedaton serta tanah dan bangunan seluas 835 M2  tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 9784/Kdn di Kedaton. 

Diketahui, Agung Ilmu Mangkunegara pidana penjara selama 7 tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp74 Miliar dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh Terdakwa l.

Jika dalam satu bulan setelah putusan, terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan jika hartanya tak cukup maka akan diganti pidana penjara selama dua tahun.