Baru Pesawaran Dan Waykanan Komitmen Kualitas Pelayanan Publik

Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakata, patut dipertanyakan.


Sebab, hingga saat ini, di Lampung baru Pemkab Pesawaran dan Waykanan yang menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Obudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

MoU Pemkab Pesawaran dilakukan tahun 2018 silam. Sedangkan Pemkab Waykanan pada 20 April 2020.

Penandatanganan MoU' dilakukan antara Kepala Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan Bupati Waykanan Raden Adipati Surya.

Dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf dengan seluruh Pimpinan Instansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada 8 Juni 2020.

"Ya benar sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama antara Ombudsman RI dan Pemkab Waykanan, kegiatan dilakukan secara desk to desk karena kondisi Pandemi Covid-19," kata Nur Rakhman Yusuf, Kamis (11/6).

Lanjutnya, ruang lingkup nota kesepahaman meliputi percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pengawasan pelayanan publik, edukasi dan diseminasi, dan pertukaran informasi dan/atau data sesuai peraturan perundang-undangan.

"Harapannya dengan kerjasama ini mendorong perbaikan pelayanan publik sehingga masyarakat semakin merasakan manfaatnya,"ujarnya.

Menurutnya, penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari menjalankan salah satu tugas Ombudsman RI sebagaimana Pasal 7 Huruf e UU 37/2008 tentang Ombudsman RI.

"Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri harus melibatkan stakeholder termasuk masyarakat. Maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan input," tutup Nur Rakhman.