Batal Eksekusi, Komisi I dan Pemprov Cek Batas Sukarame Baru dan Sabah Balau 

Komisi I dan Pemprov Cek Batas Sukarame Baru dan Sabah Balau/ Faiza
Komisi I dan Pemprov Cek Batas Sukarame Baru dan Sabah Balau/ Faiza

Pemerintah Provinsi Lampung batal mengosongkan tanah di Sukarame Baru Bandar Lampung dan Sabah Balau Lampung Selatan, Kamis (4/11).


Namun, Pemprov diwakili oleh Meydiandre Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung bersama staf dan Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal beserta anggota mengecek batas di lokasi yang jadi sengketa tersebut. 

Rombongan langsung mengecek patok pemprov dan BPN yang tidak sinkron di jl Prof Dr Hamka samping SMA 12 Bandar Lampung, dilanjutkan ke jalan Malay Raya dan terakhir di Gang Pendidikan seputar SMK N 7 Bandar Lampung. 

Meydianre mengatakan, lahan yang ditempati warga adalah hak pakai pemprov pelepasan dari PTP. Menurutnya dokumen yang dimilikinya jelas. 

"Kita kembalikan ke posisi semula dulu, tapi soal penertiban saya kembalikan ke pimpinan (belum bisa diputuskan)," kata dia. 

Ketua Komisi I Yozi Rizal mengatakan, pihaknya meminta pemprov menunda pengosongan lahan sementara sampai ada titik terang soal batas-batas tanah antara kedua pihak. 

Sehingga, hari ini pihaknya ingin melihat lokasi bersama warga dan pemprov dan mencari tahu kenapa muncul persoalan antara warga dan pemprov Lampung. Seharusnya, BPN dan PT Perkebunan ikut hadir di sini. 

"Kita datang supaya ada gambaran untuk membantu meluruskan. Setelah kita cek di lapangan PT Perkebunan ada patok sendiri BPn ada patok sendiri. Jadi kita cross check," kata Anggota Fraksi Demokrat ini. 

Nantinya, lanjut Yozi, pihaknya akan meminta warga mengumpulkan data-data dan sertifikat yang dimiliki, begitu pula dengan pemprov. Kemudian, Komisi I akan merunut dari awal agar melihat perbedaannya. 

"Tapi saya menyarankan agar dua pihak bisa rembuk membicarakan jalan keluarnya yang menguntungkan semua walaupun konsekuensinya ada rasa rugi semua karena gak mungkin untung semua," katanya. 

Setelah ini, pihaknya akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ulang bersama warga, pemprov, PTP dan BPN untuk mengungkapkan kebenaran materialnya.