Batas Banding Diskualifikasi Eva-Deddy Sudah Lewat, KPU Belum Terima Notifikasi MA

Dedy Triadi/RMOLLampung
Dedy Triadi/RMOLLampung

Hingga Jumat (15/1) sore, KPU Bandarlampung masih belum menerima notifikasi dari Mahkamah Agung (MA) atas banding yang dilakukan Paslon 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah.


"Kita masih tunggu surat dari panitera, tim di Jakarta sudah bertemu panitera MA kita tunggu informasi dari mereka," kata Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triady. 

Berdasarkan laporan empat orang perwakilan KPU Kota yang sudah di MA, kantor MA sedang melakukan WFH bagi sebagian karyawan dan staf lantaran Jakarta masuk zona hitam Covid-19.

"Kondisi di MA lagi WFH dibatasi yang kerja dan stafnya karena masuk zona hitam, mungkin pertimbangan kondisi covid-19, informasi lengkapnya belum ada," ujarnya. 

Padahal, berdasarkan peraturan MA nomor 11 tahun 2016 pasal 17 bahwa permohonan diajukan ke MA paling lambat 3 hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU. 

Artinya batas akhir banding jatuh pada Selasa 12 Januari. Jadi, jika Eva-Deddy mendaftar ke MA, seharusnya KPU sudah menerima notif dari MA pada Kamis 14 Januari. 

Koordinator Divisi Teknis Fery Triatmojo, Koordinator Hukum Robiul, Kuasa Hukum KPU Bandarlampung Frans, dan Kasubag Hukum KPU Lampung adalah tim yang berangkat ke Kantor MA untuk jemput bola terkait notif MA sekaligus menyiapkan jawaban. 

Sementara itu, terkait banding, belum ada kuasa hukum paslon 3 Eva-Deddy yang memberikan jawaban apakah sudah mendaftarkan banding ke MA atau belum. Baik M. Yunus, Juwendi Leksa Utama dan juga Fauzi Heri yang berangkat ke Jakarta. 

Salah satu kuasa hukum yang tidak ke Jakarta, Alian Setiadi mengatakan timnya pasti telah melakukan registrasi di MA, namun ia tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. 

Sementara, di situs MA, perkara TUN yang terakhir diunggah berasal dari pengadilan PTUN Bandarlampung nomor perkara: 93K/TUN/2021 dengan termohon Jusni Surya Candra per tanggal 4 Januari 2021.