Bawaslu Bandarlampung Videoconference Terkait Penundan Tahapan Dan Pelanggaran Pilkada




Bawaslu Kota Bandarlampung mengadakan rapat koordinasi melalui videoconference terkait penonaktifan panwascam dan penundaan tahapan Pilkada 2020.

Yahnu Wiguno Sanyoto yang memimpin rapat mengatakan tetap akan menindaklanjuti jika ada laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada selama masa penundaan tahapan Pilkada 2020.

[caption id="attachment_37125" align="alignnone" width="711"] Videoconference Bawaslu Kota Bandarlampung/RMOLLampung[/caption]

"Apabila ada laporan dugaan pelanggaran selama masa penundaan segera informasikan kepada Bawaslu Kota Bandarlampung," katanya, Rabu (1/4).

Pada prinsipnya, pengawas pemilihan tidak dapat menolak laporan, ujar Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran/Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandarlampung itu.

Dia juga mengatakan melakukan rapat koordinasi melalui videoconference, Selasa (31/2), terkait penonaktifan panwas kecamatan (panwascam) per 1 April 2020.

Dijelaskannya, rapat melalui videoconference, sesuai anjuran pemerintah terkait pembatasan aktivitas di luar rumah atau social distancing.

"Dengan memanfaatkan teknologi, kita tetap produktif bekerja, work from home (WFH)," tandasnya melalui kontributor Kantor Berita MOLLampung, Wildan Hanafi.

Yahnu mengatakan soal penonaktifan panwas kecamatan per 1 April 2020 sesuai SK Bawaslu Kota Bandarlampung.

Dalam videoconference, dia juga menjelaskan isi dari Surat Edaran (SE) Bawaslu RI No.0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 terkait penanganan pelanggaran pada masa penundaan terkair pandemi covid-19.