Bawaslu Seharusnya Pertimbangkan Banyak Aspek Sebelum Diskualifikasi Eva-Deddy

Darmawan Purba/Ist
Darmawan Purba/Ist

Darmawan Purba, S.IP, M.IP menyayangkan keputusan Bawaslu Lampung yang mendiskualifikasi pasangan Eva Dwiana-Dedi Amarullah dalam kontestasi Pilwalkot Bandarlampung 2020.


Menurut dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung itu, sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mencegah dan menindak segala pelanggaran pemilu, Bawaslu seharusnya memetakan dulu dari berbagai aspek. 

“Penyelenggaraan pemerintah yang baik, apapun lembaganya, seharusnya mengedepankan aspek fundamental seperti prinsip responsibilitas, antisipatif, efektif dan efisien,” katanya.

Menurut Darmawan Purba, adanya diskualifikasi, Mahkamah Agung (MA) akan mengambil dua keputusan, yakni pembatalan paslon atau pembatalan keputusan KPU.

Jika MA memperkuat keputusan KPU berupa didiskualifikasi terhadap Paslon 03 Eva-Deddy, apakah sudah ada regulasi untuk langkah selanjutnya?

"Jawabannyakan gak ada," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Minggu malam (18/1).

"Apakah paslon nomor dua diangkat atau akan dilakukan pilkada ulang belum ada landasan hukumnya,” ujarnya. 

Oleh karena itu, seharusnya, sejak awal, Bawaslu Lampung menyerahkan pilihan kepada masyarakat. Kalau ada perselisihan, tinggal lihat perselisihan hasil. 

“Yang kita sayangkan, calonnyakan sudah terpilih, tapi didiskualifikasi," katanya.

Memang, Bawaslu Lampung punya kewenangan, tapi sebagai pemerhati politik dan pemerintahan, katanya, seharusnya berhati-hati agar tidak malah memunculkan polemik baru.

"Biaya pilkada ini tidak sedikit,” tandasnya.