Begini Regulasi Pemasangan Reklame di Bandar Lampung

Sejumlah reklame di Jalan Teuku Umar/Tuti
Sejumlah reklame di Jalan Teuku Umar/Tuti

Pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung terlihat semrawut. Reklame billboard, banner, neon box dan identitas nama toko, kantor swasta, serta pelayanan tertentu dipasang tak sesuai aturan.


Kepala Bidang Pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung, Ferry Budhiman mengatakan pemasangan reklame sebetulnya telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Namun masih banyak vendor advertising atau pengusaha yang kurang menaatinya. 

"Apalagi momen hari raya ini dijadikan kesempatan buat mereka untuk promosikan produk-produk atau event-eventnya," kata Ferry Budhiman saat dihubungi via WhatsApp, Rabu (27/4). 

Menurutnya, tata cara peletakan titik reklame dan pemasangan reklame telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung nomor 17 tahun 2014. Sementara tata cara pemungutan pajak reklame diatur pada Perwali Bandar Lampung nomor 18 tahun 2014. 

"Jika dikaitkan dengan ketertiban pemasangan, bisa koordinasikan dengan satuan polisi pamong praja. Kalau BPPRD kaitannya ketertiban pembayaran pajaknya," ujarnya. 

Diketahui, Perwali nomor 17 tahun 2014 menjelaskan penataan reklame dilakukan berdasarkan kelas jalan dan kawasan reklame. Kelas jalan dibagi 4 yakni jalan kelas utama (Jalan Ahmad Yani, Raden Intan dan Kartini), jalan kelas I (Jalan Soekarno Hatta, Sultan Agung dan lainnya), jalan kelas II (Jalan Kamaruddin, Turi Raya dan lainnya), jalan kelas III (semua jalan yang tak termasuk dalam kelompok sebelumnya). 

Pemasangan reklame berupa identitas lembaga kantor pemerintah dan swasta ditempatkan pada pagar bagian dalam. Sementara reklame identitas toko, pelayanan tertentu harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan dan menghadap ke depan. 

Lalu untuk peletakan neon box dilakukan di ruang bebas, jarak anter reklame 20 meter, tidak mengganggu pejalan kaki dan malam hari wajib menyalakan lampu.