Belum Beredar, Uang Baru Rp 75 Ribu Jadi Polemik

Dikeluarkannya uang pecahan atau uang peringatan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI), memunculkan polemik.


Menkeu Sri Mulyani menyatakan, uang itu bukan untuk kebutuhan pembiayaan atau alat tukar menukar seperti mata uang pada umumnya.

"Uang pecahan ini dikeluarkan dan diedarkan terbatas karena uang ini merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia," kata Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, saat peresmian UPK 75 RI secara virtual, Senin (17/8).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa peluncuran UPK 75 Tahun RI tersebut bukan pencetakan uang baru yang ditujukan untuk peredaran secara bebas dan tersedia di masyarakat.

Serta bukan juga sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Namun, dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan khusus, yaitu peringatan kemerdekaan RI.

Namun berbeda dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Dia menjelaskan UPK 75 Tahun RI ini dapat diimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selama perjalanan sejarah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Uang Peringatan HUT Kemerdekaan RI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-25 Tahun 1970, Ke-45 pada tahun 1990, dan Ke-50 pada tahun 1995.

Dengan demikian, UPK 75 tahun RI yang dikeluarkan tahun 2020, merupakan kali keempat pengeluaran Uang Peringatan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Pihak Perwakilan BI Provinsi Lampung mengklarifikasi bahwa uang tersebut sebagai legal tender, sehingga sah sebagai alat pembayaran.

Hanya, sifatnya commemorative money sehingga pencetakan jumlah terbatas.

Dan uang ini telah masuk dalam perencanaan pencetakan uang tahun 2020 sehingga tidak menambah likuiditas sesuai siaran pers yang telah disampaikan kemarin.