Belum Perlu Interpelasi, Fraksi PKS Minta Gubernur Perbaiki Penanganan Covid-19

Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu/ Faiza Ukhti
Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu/ Faiza Ukhti

Wacana interpelasi atau meminta penjelasan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengenai penanganan covid-19 yang dinilai buruk menjadi atensi DPRD Lampung.


Pasalnya, Lampung menjadi provinsi dengan angka dengan kematian tertinggi nasional, sementara capaian vaksinasi terendah nasional. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu mengaku penggunaan hak interpelasi belum diperlukan. Menurutnya, lebih baik fokus untuk  mengawasi kinerja pemprov menangani pandemi Covid-19.

Ia menilai, Pemprov Lampung masih terus berupaya menangani pandemi Covid-19, meski upayanya belum maksimal. 

"Selama ini, pemprov masih terus berupaya walaupun masih banyak kekurangan di sana sini tapi setidaknya masukan kritikan dan saran didengarkan dan coba diperbaiki," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (16/8).

Ade Utami Ibnu mendorong pemprov segera mengupayakan agar kiriman dosis vaksin dipercepat dan dengan jumlah lebih banyak. 

"Kemudian jangan lupa pelaksanaan vaksinasi disiapkan dengan serius jangan sampai berkerumun seperti vaksinasi RSUDAM (Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek)," kata dia.

Selain itu, ia meminta pemprov memperhatikan juga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan. 

"Sehingga tingkat kematian bisa rendah dan vaksinasi bisa lebih tinggi serta lampung segera membaik," pungkasnya.