Belum Selesaikan Tapping Box Tapi Usaha Tetap Buka, Yanwardi: Melanggar UU

Kepala BPPRD Kota Bandarlampung, Yanwardi/ Tuti
Kepala BPPRD Kota Bandarlampung, Yanwardi/ Tuti

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung, Yanwardi menyebutkan, rumah makan yang telah disegel akibat menunggu pajak namun masih tetap beroperasi melanggar undang-undang.


"Kalau dia tetap buka ya itu melanggar undang-undang, yang mana ranahnya hukum. Inikan bukan uang pribadi tapi uang konsumen yang harus dibayarkan," kata Yanwardi, Kamis (10/6). 

Menurutnya, dari empat rumah makan yang disegel yakni Bakso dan Mie Ayam Son Haji Sony, Begadang II, Padang Jaya, dan Geprek Bensu. Hanya Bakso dan Mie Ayam Son Haji Sony yang belum menyelesaikan permasalahannya. 

"Geprek Bensu dan Padang Jaya telah membayar. Kalau Begadang II telah menandatangani fatwa integritas dan siap mengikuti serta mengaku kesalahan. Sementara Bakso Sony belum diselesaikan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Yanwardi mengatakan harusnya dari keempat rumah makan tersebut, hanya tiga rumah makan yang telah diizinkan beroperasinya. 

Namun, berdasarkan pantauan Kantor Berita RMOLLampung, Bakso dan Mie Ayam Son Haji Sony hingga saat ini masih beroperasi. 

Diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandarlampung tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing), wajib pajak yang melanggar ketentuan maka terancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. 

Ketentuan yang dimaksud tercantum pada Pasal 12 ayat (1)  huruf b yang berisi: 

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak.

2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 tahun.

3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD.

4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dinas, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

5. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan Sistem E-Billing seperti menginstal/ memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak.

6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak. 

Serta  ayat (3) tentang pelaksanaan Sistem E-billing pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang: 

a. dengan sengaja mengubah data Sistem E-Billing dengan cara dan dalam bentuk apapun dan/atau.

b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem E-Billing yang telah terpasang.