Beredar Pamflet Berlogo Pemkab Tanggamus soal Sanksi Penjara Penolak Vaksin

Pamflet berlogo Pemkab Tanggamus mengenai sanksi bagi penolak vaksinasi beredar di grup-grup Whatsapp. 


Dalam pamflet yang bergambar ilustrasi Sekdakab Tanggamus Hamid H Lubis yang sedang divaksin menerangkan tentang sejumlah hal.

Yakni, regulasi pelaksanaan vaksinasi untuk pencegahan covid-19 semakin diperkuat, pemerintah mengatur penerapan sanksi bagi penerima terdaftar yang menolak mengikuti vaksinasi, dan pemberian kompensasi jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). 

Adapun dasar hukumnya, Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020, tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penangulangan pandeni covid-19.

Berikut sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi pada pasal 13A ayat 4 Perpres No 14 tahun 2021 diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan denda.

Sementara pada pasal 14 UU No 4 tahun 1994 tentang wabah penyakit menular yaitu, penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 juta.

Adapun kompensasi atas kejadian ikutan pasca imunisasi yaitu, santunan cacat atau santunan kematian. Kreteria, bentuk dan nilai besaran ditetapkan oleh kementerian kesehatan bersama menteri keuangan.

Kemudian upaya pemahaman manfaat vaksinasi sebagai berikut, edukasi vaksin, kampanye gerakan siap vaksin, prioritas perubahan perilaku kepada publik untuk disiplin protokol kesehatan.

Karenanya Pemkab Tanggamus berharap masyarakat mampu memiliki kesadaran tingi, tanpa harus dijatuhkan sanksi terlebih dahulu sebagai salah satu kontribusi bela negara, demikian dijelaskan dalam pamglet tersebut.

RMOLLampung mencoba mengkonfirmasi kebenarannya kepada dr Benson A Ginting selaku sumbernya. Menurutnya, dirinya hanya meneruskan dari grup wa. "karena isinya dilihat bagus, terkait resmi atau tidaknya dirinya tidak tahu," katanya, Sabtu (25/12). 

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Basri belum bisa memberikan tangapan.