Bila Tidak Transparan, Berpotensi Tersandung Pidana


RMOL.Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung Derry Hendrian mengingatkan, bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak transparan terkait sumber pendanaan kampanye, berpotensi tersandung pasal pidana.
Paslon yang tidak memberi akses dan data tidak terbuka dalam informasi publik, bisa kena sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 51 s.d 55 UU no 14 tahun 2008,├óÔé¼┬Ø ujar Derry melalui sambungan telpon, Jumat (23/3) malam.
Derry menjelaskan, jika seseorang mengajukan diri dalam jabatan publik, maka wajib mengungkap data pribadinya, sebagamana yang diatur dalam Pasal 18 UU Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, Komisi Informasi Lampung berkomitmen memastikan penyelenggara dan penyelenggaraan pilkada, pileg dan pilpres berlangsung demokratis, transparan dan setara sejalan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
KI hanya memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada memenuhi prinsip akuntabilitas, tercatat dan terlaporkan. Temasuk dalam penggunaan anggaran dana dalam kegiatan paslon. Kami harap paslon dapat terbuka dan menyerahkan data tersebut. Untuk selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yg direkomendasi oleh KPU,├óÔé¼┬Ø jelas Derry.[try]