LHP BPK RI Temukan 6 Permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemprov Lampung

Sidang paripurna DPRD Lampung/ Vera
Sidang paripurna DPRD Lampung/ Vera

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan enam permasalahan atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2021


Hal tersebut disampaikan oleh Novian Herodwijanto Staf Ahli bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara dan Daerah Yang Dipisahkan Lainnya di BPK RI saat sidang paripurna di Kantor DPRD Lampung, Kamis (12/5).

Keenam permasalahan yang ditemukan BPK RI, pertama penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

Kedua, Pengelolaan pendapatan pada UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan.

"Ketiga belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2021 pada sekretariat daerah sebesar Rp 7,12 juta dan sekretariat DPRD sebesar Rp 57, 11 juta tidak sesuai ketentuan," katanya.

Keempat, kegiatan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp 2,92 miliar dan kurang volume sebesar sebesar Rp 73,38 juta.

Kelima, yang kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan jalan aspal dan beton serta lapis pondasi pada Dinas bina marga dan bina konstruksi sebesar Rp 2,96 miliar.

"Terakhir atau yang keenam, piutang Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek sebesar Rp 6,18 miliar belum dipulihkan," tutupnya.