Dugaan Salah Prosedur Sertfikat, Ini Penjelasan BPN Tanggamus

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanggamus buka suara soal dugaan kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, di Pekon Talangpadang.


Kasi pengaduan Satrio mengatakan, ada tiga warga Pekon Talangpadang
datang ke BPN Tanggamus. Mereka mengadukan penerbitan sertifikat atas nama Adnan,
yang menurut mereka tidak sesuai prosedur.

"Karena pengaduan mereka secara lisan, kami
merekomendasikan membuat surat tertulis lengkap dengan kronologisnya,
disertakan juga surat tanahnya," jelasnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis
(5/3).

Ia mengatakan ketika ada surat masuk, selanjutnya tindaklanjuti
dengan memanggil semua pihak pengadu dan yang teradu. "Kita mediasi dan kita
klarifikasi satu persatu," ucapnya.

Menurutnya, SOP BPN sangat jelas, ketika pekon itu
melakukan permohonan pembuatan sertifikat program ptsl, makan dilakukan
penyuluhan di balai pekon mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dan
bagaimana tata caranya.

Selanjutnya pokmas mengumpulkan berkas-berkas pemohon,
diantarannya surat tanah atau alas haknya, kemudian didata dan inventarisir
semua data yang diajukan. Setelah semua diangap sah, baru dilakukan pengukuran.

Saat dilakukan pengukuran didampingi oleh pokmas pekon
setempat, dan harus ada saksi-saksi, diantaranya pemilik tanah yang akan
dilakukan pengukuran, pemilik tanah yang berbatasan.

"Karena mereka juga ikut menandatangani gambar
pengukuran, dan juga disaksikan oleh tua-tua kampung setempat," jelas Satrio.

Dikatakan Satrio, terkait timbul permasalahan, saksi
perbatasan tidak mengetahui kapan pengukuran dilakukan, juga mereka tidak
pernah menandatanganni gambar ukuran, bahkan mereka pernah dimediasi oleh pekon
kami belum tahu, karena pekon dan tim pengukuran saat itu belum memberi laporan,
justru BPN baru tahu sekarang.

Dijelaskan, SOP BPN jelas untuk pembuatan alashak itu
kewenangan pekon, bukan BPN. Sehingga, dirinya kurang tahu apakah ada
pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah perbatasan untuk pembuatan
alashak, karena BPN tidak mengaturnya.

"BPN hanya mendaftarkan tanahnya, intinya ketika ada
berkas secara kolektip masuk dari pekon, kami mengecek kelengkapanya, mulai
dari ktp, kartu keluarga, pbb dan surat tanahnya," ujarnya.