BPRS MAU Lampung Komitmen Terapkan Anti Fee Dan Gratifikasi

Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha (MAU)  Lampung, Mat Amin/Ist
Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha (MAU) Lampung, Mat Amin/Ist

Direktur Utama BPRS Mitra Agro Usaha (MAU) Lampung, Mat Amin merespons baik terbitnya beleid Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.


Pada Surat Edaran (SE) 19/2021 tanggal 23 Juli 2021 itu, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya.

Mat Amin mengaku sejak awal berdiri izin syariah BPRS MAU atau lebih dikenal Bank MAU Syariah tahun 2013 sudah menerapkan kepada semua pegawai mulai dari intern untuk anti atau tanpa fee atau riswah, baik kepada nasabah, baik nasabah, ASN ataupun nasabah UMKM 

"Karena fee atau riswah itu bukan kepada ASN saja tapi bisa juga kepada nasabah UMKM," jelasnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (29/7).

Bahkan, sebagai bentuk komitmen anti fee atau gratifikasi dalam segala bentuknya, BPRS MAU - Lampung sudah memberhentikan 5 pegawainya yang ketahuan menerima riswah dari nasabah UMKM. "Itu bentuk nyata komitmen kami anti fee dan gratifikasi," tegas dia.

Mat Amin melanjutkan, jika BPR/BPRS yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada ASN yang tidak punya akses keuangan ke Pemda, maka bisa bekerjasama dengan Bank Lampung sebagai Kas Daerah. 

"Kerjasama semacam itu antara BPR/BPRS dengan Bank Daerah tentu dibolehkan," ujar Mat Amin.

Dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada para ASN, ada indikasi kerjasama seperti pengikat antara bendahara gaji atau kepala dinas/satker untuk memastikan mereka memotong gaji sebagai angsuran ASN yang menjadi peminjam di bank tersebut. 

Namun Mat Amin kembali menegaskan BPRS yang ia pimpin tidak menerapkan pola semacam itu. 

"Sebab itu bagian dari fee atau bentuk gratifikasi, saya pastikan itu tidak ada di BPRS MAU, apalagi kami memang fokusnya pada sektor UMKM tambah Mat Amin.