Brutal "Kudeta" Demokrat, Jokowi Tak Netral Jika Tak Pecat Moeldoko

Moeldoko memberi sambutan setelah terpilih jadi ketua Partai Demokrat versi KLB Sibolangit/Net
Moeldoko memberi sambutan setelah terpilih jadi ketua Partai Demokrat versi KLB Sibolangit/Net

Satyo Purwanto mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera memecat Moeldoko dari jabatan kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) atas "kebrutalan" pengambilalihan Partai Demokrat.


Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy itu, periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik, tapi, tidak sebrutal yang menimpa Demokrat saat ini.

"Moeldoko adalah pejabat kepala Kantor Staf Kepresidenan dan tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/3).

Jika Presiden Joko Widodo lamban bertindak, apalagi tidak memecat Moeldoko, pemerintah akan dianggap tidak netral dalam persoalan yang menimpa Partai Demokrat (PD), katanya.

Moeldoko diangkat sebagai ketum oleh sekumpulan orang yang notabene sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengatasnamakan bagian dari Demokrat, katanya.

"Kejadian peristiwa yang katanya 'Kongres Luar Biasa' PD tersebut sangat mencoreng demokrasi. Tradisi parpol dan sistem kepartaian di Indonesia dirusak sedemikian rupa, dan ini adalah preseden buruk bagi tatanan demokrasi prosedural," jelas Satyo.

Menurut Satyo, kehadiran Moeldoko di acara KLB Deliserdang dan kegaduhan sebelumnya yang diungkap oleh Ketua Umum Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggambarkan bahwa kuat dugaan Moeldoko terlibat dari awal dalam pelaksanaan KLB tersebut.

"Pemerintah tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko," tegas Satyo.