Bumdes Boleh Jadi Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai

Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di setiap pekon, boleh menjadi suplayer kebutuhan E-Warung tapi tidak tidak boleh menjadi E-Warung.


"Kaitan besaran selisih belanja di E-Warung, yang banyak dikeluhkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Dinsos sudah sering melakukan peneguran kesetiap pendamping, kami tidak mempunyai hak untuk menegur E-Warung," terang Kepala Dinas Sosial Tanggamus, Zulfadli, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (16/6).

Menurutnya, monitoring itu ada. Di mana ada tim koordinasi Kabupaten dan Kecamatan. Sementara untuk E-Warung Bank Mandiri yang menentukan, dan yang berhak menegur, bahkan memberhentikannya.

"Dinsos sudah berkoordinasi dengan Bank Mandiri, kita sudah sampaikan harus ada kontrol, pembinaan agar e-warung tidak bisa semena-mena melayani kpm, dan jangan kelewatan mencari keuntungan," ucapnya.

Dia berharap, agar KPM pintar dan cerdas, kalau E-Warung tidak melayani dengan baik, mereka bisa mencari E-Warung yang lain, biar dia bangkrut maka dia akan tutup dengan sendirinya.

"Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan saat penarikan, Dinsos mengeluarkan Gerakan Pegang Kartu Sendiri. Saya berharap media ikut berperan mengedukasi mereka agar tidak dibodohi," harapnya.

Kadis mengatakan, untuk mempermudah koordinasi, termasuk kpm, Kordinator Kabupaten (Korkab) harus ngantor setiap hari kerja, tempatnya sudah mereka siapkan.

"Akhir bulan ini mereka sudah mulai ngantor," tutupnya.