Bunda Eva Semangati OPD Agar Kota Bandarlampung Raih Kembali WTP

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana/ist
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana/ist

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyemangati organisasi perangkat daerah (OPD) bangkit agar kembali memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion​.


Bunda Eva, panggilannya, optimis secara perlahan-lahan pendapat asli daerah (PAD) akan kembali naik, sehingga memeroleh kembali predikat WTP seperti sebelumnya.

Kota Bandarlampung memeroleh predikat WDP atau qualified opinion untuk laporan keuangan tahun 2020 setelah 10 kali berturut-turut memeroleh predikat WTP.

Menurut Bunda Eva, penurunan pencapaian dikarenakan banyaknya pengalihan program pada OPD untuk refocusing Covid-19 sesuai instruksi Pemerintah Pusat. 

"Bunda nggak kecewa karena memang harus kita alihka untuk menolong masyarakat. Kita harus bekerja untuk rakyat," kata Eva Dwiana usai penyerahan WDP di BPK RI Perwakilan Lampung, Kamis (6/5). 

"Jadi, jangan putus asa, terutama OPD yang terbaik. Kita buktikan penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi," ujarnya.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada empat kriteria.

Keempat kriteria adalah (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi.

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi.

Opini tidak wajar atau adversed opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau tidak memberikan pendapat (TMP) menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).