Buntut Hakim Nakal di Lampung, Ketua PT Ajak Masyarakat Ikut Laporkan

Ketua PT Muhammad Djoko/ Faiza
Ketua PT Muhammad Djoko/ Faiza

Buntut beberapa hakim di Lampung divonis melanggar etik, membuat Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Muhammad Djoko mengencangkan pengawasan dan pencegahan. 


Ia mengatakan, jika pelanggaran etik tersebut sudah divonis oleh Mahkamah Kehormatan Hakim, jika sudah turun putusannya dalam bentuk Surat Keputusan, maka putusan tersebut harus segera dilaksanakan. 

Namun, saat ini, Djoko lebih menekankan tahap pencegahan dengan berkeliling Lampung untuk memberikan pembinaan bagi para hakim. 

"Saya kemarin sudah pembinaan di Liwa, sekarang di Bandar Lampung, besok di Metro, pokoknya semua akan kita datangi, kalau masih bandel kita tarik ke PT," katanya di PN Tanjungkarang.

Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau merasa dirugikan oleh hakim yang diduga melanggar etik, dapat melaporkan langsung atau melalui website PN di daerah masing-masing. 

Bahkan penanganannya bisa lebih cepat sekarang, kalau tidak bagus sedikit kita bisa langsung periksa, kalau perlu PT bisa menarik ybs ke PT untuk diperiksa," kata dia. 

"Nanti diputuskan hukumannya apa, apakah non Palu, dipecat, kita diberikan kewenangan untuk itu," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, MKH menjatuhkan sanksi berat terhadap RA selaku Ketua Pengadilan Negeri di Lampung berupa skorsing 1,5 tahun tidak boleh mengadili perkara.

RA dinilai melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam SKB Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009 dan No.02/SKB/P.KY/IV/2009.

RA terbukti menginap satu hotel dengan hakim anggota berinisial MMRS. Saat ini, RA menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.

Kemudian, hakim JW dan MJP dijatuhi sanksi nonpalu dua tahun tanpa dibayar tunjangan jabatan, dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan dasar dugaan menerima suap terkait kasus yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Menggala. 

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/lV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Kedua hakim itu terbukti bertemu dengan pihak yang berperkara, meminta tiga ponsel, meminta sejumlah uang dan terjadi tawar menawar dengan pihak berperkara. 

Meski keduanya tidak terbukti menerima ponsel dan sejumlah uang yang dimaksud, tapi mereka tetap dinyatakan melanggar etik.