Buntut Lolosnya Engsit, Massa Aksi Protes Ke PN Tanjungkarang

Koordinator aksi Jupri Karim/Faiza RMOLLampung
Koordinator aksi Jupri Karim/Faiza RMOLLampung

Buntut "lolosnya" Hengki Widodo alias Engsit, sejumlah orang melakukan aksi protes ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kota Bandarlampung, Kamis (2/6).


Sebelumnya, hakim tunggal Jhony Butar Butar mengabulkan praperadilan Engsit atas dugaan korupsi proyek Jl. Ir Sutami-Sribahwono-SP Sribahwono, Kabupaten Lampung Selatan.

Puluhan orang mendesak agar Komisi Yudisial (KY) memeriksa hakim yang membatalkan status tersangka  Komisaris PT Usaha Remaja Mandiri (URM) tersebut.

Jupri Karim, salah satu koordinator aksi mempertanyakan kenapa status tersangka tersebut bisa dicabut, padahal Polda Lampung telah melakukan ekspos dengan barang bukti Rp10 M. 

"Kami meminta kepada KY agar memeriksa Joni Butar-butar. Kenapa sampai membatalkan status tersangka Engsit (Hengki). Ini ada apa," katanya 

Ia juga meminta Polda Lampung untuk terus melanjutkan kasus ini dan menetapkan kembali status tersangka Hengki. 

"Sehingga penegakan hukum itu ada keadilan untuk masyarakat. Kita tahu bahwa korupsi itu mencapai Rp147 miliar, dan itu adalah uang rakyat," kata dia.

Sementara, lanjut Jupri, pihaknya belum melaporkan ke KY dan masih fokus ke aksi jalanan. Namun, jika KY tak menindaklanjuti aksi ini, pihaknya akan mengajukan laporan ke KY secara resmi. 

Ketika dikonfirmasi, Hakim Jhony Butar Butar menyikapi dengan santai. Menurutnya, dia sudah memutus perkara dengan berlandaskan KUHP. 

Ada dua alasan kenapa dia mengabulkan praperadilan tersebut, pertama karena Hengki belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya. Kemudian, belum ada hasil audit dari BPK untuk membuktikan adanya kerugian negara. 

"Kalau prosedurnya tidak tepat, ya tidak bisa, bukan masalah korupsinya tapi masalah prosedur menetapkan seseorang menjadi tersangka, syarat formilnya yang kita periksa," kata dia. 

 "Namanya korupsi itu harus ada kerugian negara, kalau gak ada hasil auditnya berarti belum bisa disebut kerugian negara. Tudingan itu ya biarkan saja," tambahnya.