Bupati Agung Didakwa Terima Gratifikasi Hingga Rp97 M

Bupati Lampung Utara nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara, didakwa meneriman gratifikasi hingga Rp97 miliar.

Baca Juga

• Empat Warga Lamteng Rampok Rp563 juta Uang SPBU Di Semarang
• Janji Kapolri Baru, PRESISI Dan Pecat Anggota Polri Terlibat Narkoba
• Bapak Dan Anak Selundupkan 4 Kg Sabu Lewat Bakauheni

Hal ini disampaikan oleh
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi (JPU KPK) RI, Taufiq Ibnugroho dalam
sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (24/2).

"Penerimaan uang
seluruhnya berjumlah Rp100.236.464.650,00. Sebesar Rp97.954.061.150,00
digunakan untuk kepentingan terdakwa I (Agung Ilmu Mangkunegara)," jelasnya dalam
sidang yang diketuai Efiyanto.

Menurutnya, Agung telah
menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Lampung Utara melalui
Syahbudin, Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria Mangkunegara. Nilanya,
Rp18.304.235.900,00 pada tahun 2015.

"Tahun 2016, bahwa
Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten
Lampung Utara melalui Syahbudin, Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria
Mangkunegara sebesar Rp 32.149.926.550,00. Tahun 2017 menerima uang sebesar
Rp47.298.602.200,00," jelasnya.

Selanjutnya, tahun 2018
Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR
Lampung Utara melalui Syahbudin sebesar Rp38.700.000,00.

"Tahun 2019 Agung Ilmu
Mangkunegara telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten
Lampung Utara melalui Syahbudin dan Raden Syahril sebesar Rp2.445.000.000,00,"
ujarnya.

Tambahnya, penerimaan
gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Agung kepada KPK dalam
tenggang waktu 30 hari kerja, sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam
undang-undang.

"Sehingga sudah seharusnya
dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa I
selaku Bupati Lampung Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.

Lanjutnya, berlawanan
dengan kewajiban atau tugas Agung Ilmu Mangkunegara selaku penyelenggara negara
yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima
pemberian gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Bertentangan dengan Pasal
76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Juncto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya
JPU.