Bupati Dendi Hadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan

 Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/ Rama
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/ Rama

Bupati Dendi Ramadhona hadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Pemkab Pesawaran.


Dendi Ramadhona mengatakan, sejak tahun 2019 hingga 2022 terdapat banyak penggunaan-penggunaan anggaran yang secara regulasi dan kebermanfaatannya terkadang sering ada perbedaan persepsi.

"Seperti contohnya peraturan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, tidak sinkron dengan arah pembangunan desa. Karena itu sering saya sampaikan dan berikan pengarahan kepada para kades, karena mau tidak mau, jika ada turunan kebijakan dari pemerintah daerah seperti yang kita ketahui, terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di desa," kata Dendi, Selasa (30/8).

Misalnya kebijakan Covid-19, kondisi pandemi di tiap daerah pasti berbeda-beda, di DKI Jakarta dan di Lampung berbeda, jumlah penyebaran kasusnya berbeda, begitupun dengan jumlah kebutuhan dan keperluan masyarakatnya juga berbeda-beda.

Ia berharap, pada workshop ini kiranya dapat memberikan dan membuka persepsi bersama, antara keinginan desa dengan kebijakan regulasi yang ada di pemerintah.

"Semua kebijakan bagus, tapi mohon agar bisa dilakukan klaster, karena kendala di Kota Metropolitan tidak bisa disamakan dengan kendala di daerah pedesaan, apalagi pedalaman," kata dia.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menuturkan, tujuan dilaksanakannya workshop untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemerintah, baik kecamatan, maupun perangkat desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan yang diprioritaskan pemerintah, yakni bantuan langsung tunai, ketahanan pangan, dan penanganan Covid 19 di desa.

"Ini juga bertujuan untuk mendorong agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel serta memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik pada tingkat kabupaten maupun desa," pungkasnya.

Diketahui hadir dalam workshop tersebut, Anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim, Direktur Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, Tata Kelola Pemerintah Desa, BPKP Wasis Prabowo, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Elfin Ilyas, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung Mohamad Dody Fachrudin, serta jajaran Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran.