Buruh Nilai Kenaikan UMP 10 Persen Tak Sesuai Kebutuhan Ekonomi

Ilustrasi UMP/RMOL
Ilustrasi UMP/RMOL

Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maksimal 10 persen tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Pasalnya kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. 


Ketua FSBKU Lampung, Tri Susilo mengatakan minimal kenaikan UMP mencapai 15 persen. Sehingga kebutuhan para buruh bisa terpenuhi. 

"Karena melihat kondisi ekonomi sekarang ini serba naik, sehingga tidak layak jika di bawah 15 persen. Kita usulkan kenaikan UMP di atas 15 persen," kata Tri Susilo, Rabu (23/11). 

Menurutnya, patokan kenaikan maksimal 10 persen oleh pusat dapat mengindikasikan kenaikan UMP lebih kecil. Seperti tahun lalu, kenaikan hanya 0,35 persen atau Rp8.484,61 menjadi Rp2.440.486,81. 

"Yang kita takutkan seperti itu. Pusat dan daerah kan beberapa tingkat inflasinya," ujarnya. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Paryanto mengatakan masih menunggu penetapan UMP Lampung yang diundur penetapan tanggal 28 November mendatang. 

"UMK belum ditetapkan, masih menunggu penetapan UMP tanggal 28 November," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan sudah memutuskan jika kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 maksimal sebesar 10 persen.